WFH Dipatok 1 Hari: Hemat BBM atau Cuma Libur Terselubung? DPR Ingatkan Risiko Jumat Panjang

Foto: Ist

JAKARTA, RANAHRIAU.COM- Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan tak biasa: menetapkan satu hari dalam sepekan sebagai Work From Home (WFH). Tujuannya terdengar mulia, menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah goyahnya pasokan minyak mentah global akibat konflik di Timur Tengah.

Namun, di balik niat efisiensi itu, muncul satu pertanyaan tajam: apakah kebijakan ini benar-benar menghemat, atau justru membuka celah “libur terselubung”?

Sampai saat ini, pemerintah belum memutuskan hari pelaksanaan WFH. Dua opsi mengemuka: Rabu atau Jumat. Sekilas tampak teknis. Tapi di lapangan, pilihan hari bisa mengubah dampak kebijakan secara drastis.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Khozin, memberi peringatan keras. Menurutnya, memilih hari Jumat berpotensi menjadi bumerang. “Kalau Jumat dijadikan WFH, jangan kaget kalau berubah jadi long weekend,” kira-kira begitu nada kekhawatirannya.

Logikanya sederhana tapi tajam. WFH di hari Jumat bisa dengan mudah “disulap” menjadi akhir pekan panjang. Mobilitas masyarakat bukannya turun, malah bisa melonjak—orang bepergian ke luar kota, konsumsi BBM justru meningkat. Alih-alih menghemat, kebijakan ini berisiko menjadi kontraproduktif.

Sebaliknya, jika WFH ditempatkan di tengah pekan seperti Rabu, pola mobilitas cenderung terpecah. Aktivitas perjalanan tidak menumpuk di satu titik, sehingga potensi penghematan BBM lebih terasa.

Di sisi lain, kebijakan ini juga menyentuh dimensi disiplin kerja. Tanpa pengawasan ketat, WFH bisa berubah dari strategi efisiensi menjadi zona abu-abu produktivitas. Kini, pemerintah berada di persimpangan: memilih hari yang tepat bukan sekadar soal kalender, tapi soal perilaku publik.

Di tengah krisis energi global, satu hari WFH bisa menjadi alat penghemat yang cerdas… atau justru pintu kecil menuju kebocoran besar.