Gaji Dipangkas, Defisit tak Tergoyang? Kebijakan Simbolik ditengah Ancaman Krisis Energi

Foto: ist

JAKARTA, RANAHRIAU.COM- Lonjakan harga minyak mentah dunia akibat konflik di kawasan Timur Tengah mulai menekan Indonesia. Sebagai negara importir, ancaman krisis energi bukan lagi sekadar wacana, Ini alarm keras bagi APBN yang sudah rapuh di tengah tekanan global.

Pemerintah bergerak cepat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa skema efisiensi tengah dirancang, termasuk opsi pemotongan gaji jajaran kabinet dan anggota DPR. Langkah ini diklaim sebagai bagian dari upaya menahan laju defisit anggaran.

Namun di balik langkah tersebut, terselip keputusan yang mengundang tanda tanya: anggaran program prioritas seperti MBG (Makan Bergizi Gratis) dan Kopdes Merah Putih tetap aman, tak tersentuh pemangkasan. Di sinilah kritik mulai menggema.

Anggota Komisi IX DPR dari Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago, secara terbuka mempertanyakan efektivitas kebijakan tersebut. Ia menyebut, pemotongan gaji pejabat negara hanya berdampak sangat kecil terhadap APBN sekitar 0,02 persen saja. "Secara angka, ini nyaris tidak signifikan,” sindirnya.

Meski demikian, Irma mengakui bahwa langkah tersebut punya nilai politis yang kuat. Di tengah himbauan penghematan kepada masyarakat, publik tentu ingin melihat elite negara ikut merasakan “pahitnya pengorbanan”.

Masalahnya, publik kini semakin kritis. Apakah ini benar langkah penyelamatan fiskal, atau sekadar panggung empati?

Di satu sisi, pemerintah berupaya menjaga program populis tetap berjalan. Di sisi lain, tekanan global tak memberi banyak ruang untuk kompromi. Ketika harga energi melonjak dan beban impor membengkak, setiap kebijakan dituntut bukan hanya terlihat benar tetapi juga benar-benar berdampak.

Jika pemotongan gaji hanya menghasilkan efek kosmetik, maka pertanyaan besarnya adalah: di mana letak keberanian pemerintah untuk menyentuh sumber pemborosan yang sesungguhnya?