BBM Subsidi Aman, Anggaran Dipangkas: Jurus Hemat Pemerintah hadapi Gejolak Minyak Dunia

Foto: Ist

JAKARTA, RANAHRIAU.COM – Di tengah riak perang Iran dan blok AS–Israel yang menggoyang harga minyak global, pemerintah memilih jalur yang tidak populer di meja birokrasi: hemat anggaran, bukan membatasi rakyat.

Menteri Keuangan, Purbaya Sadewa, memastikan satu hal penting: Penyaluran BBM bersubsidi tidak akan dibatasi—setidaknya untuk saat ini. “Masih terlalu dini,” menjadi sinyal bahwa pemerintah belum melihat urgensi untuk mengutak-atik keran subsidi.

Harga Minyak Naik, Tapi Belum Lampu Merah
Harga minyak mentah dunia saat ini berada di kisaran USD 74 per barel, hanya sedikit di atas asumsi makro APBN 2026 yang dipatok di angka USD 70 per barel.

Selisih tipis ini membuat pemerintah memilih tetap tenang, tidak gegabah seperti beberapa negara lain yang sudah lebih dulu mengetatkan konsumsi energi.

Sebagai perbandingan, Korea Selatan dan Myanmar mulai mengambil langkah pembatasan energi—mulai dari distribusi hingga konsumsi BBM. Indonesia? Masih menahan diri.

Yang Dipangkas Bukan Subsidi, Tapi Anggaran Negara
Alih-alih menekan masyarakat lewat pembatasan BBM, pemerintah justru mengarahkan pisau efisiensi ke dalam: anggaran Kementerian dan Lembaga (K/L).

Menkeu mengusulkan:
Pemotongan anggaran K/L hingga 10%
Pembatasan pengajuan anggaran baru
Langkah ini diambil untuk menjaga defisit APBN tetap di bawah batas aman, yakni 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Sederhananya, negara memilih “diet internal” ketimbang membebani konsumsi publik.
Strategi Bertahan di Tengah Tekanan Global
Kebijakan ini mencerminkan satu strategi:
menahan dampak krisis global tanpa memicu gejolak domestik.

Namun, pilihan ini juga bukan tanpa risiko. Pemangkasan anggaran bisa berdampak pada:
Program kementerian yang terhambat
Proyek pembangunan yang tertunda
Efektivitas pelayanan publik yang tergerus

Tarik Ulur antara Stabilitas dan Tekanan
Di satu sisi, pemerintah ingin menjaga stabilitas sosial dengan tidak menyentuh BBM subsidi.
Di sisi lain, tekanan fiskal memaksa negara untuk “mengencangkan ikat pinggang”.

Pertanyaannya kini: sampai kapan strategi ini bisa bertahan jika harga minyak terus merangkak naik?
Untuk saat ini, pemerintah masih berdiri di garis aman. Tapi jika harga minyak melonjak lebih tinggi, keputusan yang hari ini terasa bijak bisa berubah jadi dilema yang tak terelakkan.