WFH ASN Mulai Digulirkan: Pusat Masih Mengkaji, Jatim Tancap Gas lebih Dulu

Foto: Ist

JAKARTA, RANAHRIAU.COM– Di tengah tekanan harga minyak dunia yang kian menanjak, pemerintah mulai melirik ulang pola kerja aparatur sipil negara. Wacana work from home (WFH) satu hari per minggu pun mengemuka sebagai strategi penghematan BBM.

Namun, seperti mesin yang belum dipanaskan penuh, kebijakan ini masih berada di ruang uji coba.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa rencana WFH untuk ASN masih dalam tahap pengkajian. Artinya, belum ada keputusan final dari pemerintah pusat.

DPR Ingatkan: Jangan Jadikan WFH Obat Segala Penyakit
Wakil Ketua Komisi II DPR, Aria Bima, memberi peringatan keras. Menurutnya, WFH tidak boleh diposisikan sebagai solusi tunggal untuk menekan konsumsi BBM. “Harus dikaji mendalam, jangan sampai pelayanan publik justru terganggu,” tegasnya.
Pernyataan ini seperti rem darurat, mengingat ASN bukan sekadar pekerja administratif, tapi juga wajah pelayanan negara di mata masyarakat.

Jawa Timur Tancap Gas, Rabu Jadi Hari WFH
Saat pusat masih berhitung, Pemerintah Provinsi Jawa Timur justru sudah melangkah lebih dulu.
Gubernur Khofifah Indar Parawansa memutuskan kebijakan WFH bagi ASN mulai berlaku pekan depan, setiap hari Rabu.

Langkah ini menjadi semacam “uji coba lapangan” yang berani, sekaligus sinyal bahwa daerah tidak ingin sekadar menunggu instruksi pusat.

Efektif, Tapi Jangan Berharap Keajaiban
Dari sisi ekonomi energi, Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Muhammad Faisal, menilai kebijakan WFH satu hari per minggu memang bisa membantu menghemat BBM, terutama di kawasan perkotaan.

Namun, ia mengingatkan agar publik tidak terjebak pada ekspektasi berlebihan.
Hanya sekitar 32% pekerja yang benar-benar terdampak kebijakan ini
Penghematan BBM secara nasional diperkirakan tidak lebih dari 10% dalam setahun
Artinya, WFH bukan “tongkat sihir” yang bisa langsung memangkas konsumsi energi secara drastis.

Antara Efisiensi dan Pelayanan Publik
Kini pemerintah dihadapkan pada dilema klasik:
hemat energi atau jaga kualitas layanan publik?
Jika terlalu agresif, pelayanan bisa tersendat. Jika terlalu hati-hati, peluang efisiensi bisa melayang.

Yang jelas, wacana WFH ini bukan sekadar soal bekerja dari rumah. Ini tentang bagaimana negara mengatur ritme birokrasi di tengah tekanan global yang tak kenal kompromi.

Dan seperti biasa, kebijakan yang terburu-buru bisa jadi hemat di angka tapi mahal di kepercayaan publik.