Surga Dijual, Kemiskinan Dipelihara: Membaca Ulang Kritik Tan Malaka

Foto: Ist, Sumber : Net

RANAHRIAU.COM- Di negeri yang setiap sudutnya dipenuhi mimbar dan ceramah, satu pertanyaan mendasar jarang sekali diajukan: mengapa masyarakat tetap miskin sementara agama terus berkembang?

Puluhan tahun lalu, seorang pemikir revolusioner bernama Tan Malaka sudah menyinggung ironi itu dalam karyanya Madilog. Kritiknya tajam, bahkan bagi sebagian orang terasa menyakitkan: para tokoh agama sering kali menjual ketakutan neraka dan kenikmatan surga, sementara rakyat tetap dibiarkan hidup dalam kemiskinan.

Kalimat ini tentu mengundang perdebatan. Tetapi justru di situlah letak pentingnya.

Agama sebagai Industri Ketakutan
Bagi Tan Malaka, sebagian dakwah sering kali lebih menekankan ancaman daripada pembebasan. Neraka digambarkan dengan detail yang mengerikan, dosa ditakut-takuti, azab ditonjolkan.

Masyarakat dibuat tunduk, takut, dan patuh.

Namun pada saat yang sama, pembicaraan tentang ketidakadilan ekonomi, kemiskinan struktural, dan ketimpangan kekuasaan justru jarang menjadi tema utama.

Akibatnya, rakyat yang lapar hanya diberi satu penghiburan: bersabarlah, karena surga menanti.

Surga menjadi janji.
Neraka menjadi ancaman.

Sementara kenyataan di bumi tetap sama: rakyat kecil terus berjuang untuk sekadar bertahan hidup.

Surga sebagai Kompensasi Sosial
Dalam analisis Tan Malaka, narasi tentang surga kadang berfungsi seperti obat penenang sosial.

Ketika seseorang miskin, ia diajarkan untuk bersabar.
Ketika tertindas, ia diminta menerima takdir.
Ketika hidupnya sulit, ia dijanjikan balasan di akhirat.

Masalahnya, pola pikir ini bisa melahirkan pasrah yang berlebihan.

Bukan lagi kesabaran yang aktif, tetapi kepasrahan yang membuat masyarakat berhenti mempertanyakan mengapa kemiskinan itu ada dan siapa yang diuntungkan dari kondisi tersebut.

Negara Punya Kewajiban, Bukan Sekadar Ceramah
Padahal konstitusi Indonesia sudah sangat jelas.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat (1) disebutkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.

Artinya, kemiskinan bukan sekadar urusan moral atau amal.
Ia adalah tanggung jawab politik dan kebijakan negara.

Sayangnya, diskursus publik sering dialihkan. Alih-alih membicarakan sistem ekonomi yang timpang, masyarakat lebih sering diajak memperdebatkan hal-hal simbolik keagamaan.

Di sinilah kritik Tan Malaka terasa relevan: agama kadang dipakai sebagai tirai yang menutup masalah struktural.

Agama Seharusnya Membebaskan
Namun kritik ini tidak harus dimaknai sebagai serangan terhadap agama. Justru sebaliknya.

Sejarah menunjukkan bahwa agama juga bisa menjadi kekuatan pembebasan.

Zakat, wakaf, solidaritas sosial, hingga gerakan filantropi adalah bukti bahwa nilai-nilai agama dapat menjadi alat untuk melawan kemiskinan, bukan sekadar menenangkan orang miskin.

Masalahnya bukan pada agamanya.
Masalahnya ada pada cara agama digunakan.

Jika agama hanya menjadi alat menakut-nakuti, maka ia kehilangan ruh pembebasannya.
Tetapi jika agama berpihak pada kaum lemah, maka ia berubah menjadi energi revolusioner.

Pertanyaan yang Harus Dijawab
Karena itu, pertanyaan yang sebenarnya bukanlah:
apakah Tan Malaka benar atau salah.

Pertanyaan yang lebih penting adalah:

Mengapa di negeri yang religius ini, kemiskinan masih begitu luas?

Apakah mimbar agama sudah cukup berani berbicara tentang ketidakadilan ekonomi?
Ataukah ia justru nyaman menjanjikan surga sambil membiarkan penderitaan tetap berlangsung?

Tan Malaka mungkin sudah lama tiada.

Namun kritiknya dari Madilog tetap menggema: jika agama hanya menjual surga dan neraka, sementara rakyat tetap sengsara, maka ada sesuatu yang sedang tidak beres dalam cara kita memahami iman dan keadilan sosial.

Penulis : Abdul Hafidz AR, S.IP, Pimred ranahriau.com