Catatan Redaksi

Niat Dongkrak Harga, Nikel RI malah Terancam jadi Importir di Negeri Sendiri

Foto: Ist

JAKARTA, RANAHRIAU.COM- Pemerintah kembali memainkan jurus klasik: memangkas pasokan demi mendongkrak harga. Lewat RKAB 2026, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memangkas kuota produksi bijih nikel Indonesia menjadi 260–270 juta ton, anjlok jauh dari realisasi tahun lalu yang mencapai 379 juta ton.

Dalihnya mulia: menjaga harga nikel dunia agar tidak terus terjun bebas, serta memastikan kekayaan alam tak dijual murah demi generasi mendatang.

Masalahnya, niat baik ini datang terlambat dan salah sasaran. Indonesia memang kebanjiran produksi nikel mentah. Tapi di saat yang sama, pemerintah juga jor-joran mendorong hilirisasi membangun smelter di mana-mana, sebagian besar dikuasai investor asing, terutama China. Hasilnya ironis: kapasitas smelter sekarang justru lebih besar daripada pasokan bijih nikel dalam negeri.

Ketua Umum Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) Arif Perdana Kusumah menyebut, dengan pemangkasan RKAB tersebut, industri smelter akan kekurangan pasokan bijih nikel hingga 90–100 juta ton. Artinya, smelter yang dibanggakan sebagai simbol kedaulatan industri itu terancam berhenti beroperasi atau lebih ironis lagi beralih ke impor.

Dan benar saja, skenario absurd itu sudah di depan mata. Impor bijih nikel dari Filipina tahun lalu mencapai 15 juta ton. Tahun ini, angkanya diperkirakan melonjak dua kali lipat menjadi 30 juta ton jika kebijakan RKAB 2026 benar-benar diterapkan.

Indonesia, raja nikel dunia, terancam jadi pengimpor bahan baku nikel demi menghidupi smelter di tanah sendiri.
Lebih jauh, tujuan utama kebijakan ini menaikkan harga nikel global juga belum tentu tercapai.

Pasalnya, China memiliki kapasitas produksi dan fleksibilitas pasokan jauh lebih besar. Ketika Indonesia menahan pasokan, China justru bisa menambah produksi dan membanjiri pasar dunia. Harga tetap rendah, Indonesia yang megap-megap.

Sementara itu, perusahaan tambang lokal harus menelan pil pahit: produksi dipangkas, biaya dihitung ulang, dan ancaman pengurangan tenaga kerja makin nyata. Hilirisasi yang digadang-gadang jadi mesin pertumbuhan justru berpotensi jadi bumerang.

Singkatnya, Indonesia sedang berjudi dengan nikel. Menahan produksi demi harga, tapi lupa menghitung dampak ke industri sendiri. Kalau begini caranya, bukan tidak mungkin slogan “hilirisasi” berubah makna: dari pengolahan di dalam negeri, menjadi impor diam-diam dari luar negeri.