60 Ribu Santri Terancam Gizi Buruk?

Ketua PENDEKAR RIAU Gedor Jakarta, Tantang Badan Gizi Nasional buktikan Nyali!

Foto: ist

60 Ribu Santri Riau Menunggu! Ketua PENDEKAR RIAU “Serbu” Jakarta, Desak Badan Gizi Nasional Bangun Dapur MBG di Pesantren

PEKANBARU, RANAHRIAU.COM– Ini bukan sekadar agenda silaturahmi Ramadhan. Ini tekanan politik berbasis moral. Ketua Pendekar Riau, Datuk Mustakim JM, dijadwalkan terbang ke Jakarta, 2 Maret 2026, untuk menemui langsung jajaran elite Badan Gizi Nasional (BGN). Misinya jelas: jangan biarkan 60.000 santri penghafal Al-Qur’an di Riau terus makan seadanya!

“Agenda inti pertemuan ini menggesa percepatan pembangunan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh pondok pesantren se-Provinsi Riau,” tegas Datuk Kim, nada bicaranya tak menyisakan ruang kompromi.

60.000 Santri: Siapa yang Sebenarnya Bertanggung Jawab?

Data yang dikantongi Pendekar Riau menyebutkan sekitar 60.000 santri tersebar dari pusat Kota Pekanbaru hingga daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal). Mereka belajar agama, menghafal kitab suci, tapi soal gizi? Masih jauh dari standar nasional.
Pertanyaannya sederhana tapi menampar:
Jika negara bisa menggelontorkan anggaran jumbo untuk proyek-proyek mercusuar, mengapa dapur sehat untuk santri harus menunggu?

Datuk Mustakim tak ingin program MBG berhenti di meja rapat. Ia mengklaim sejumlah sponsor utama sudah menyatakan kesiapan membiayai pembangunan infrastruktur dapur. Artinya, bola kini ada di tangan regulator dan birokrasi.

Jangan Hanya Seremonial Ramadhan
Momentum Ramadhan dinilai strategis. Namun publik tentu tak mau ini hanya jadi panggung simbolik. Pertemuan dengan BGN harus menghasilkan komitmen konkret timeline, lokasi prioritas, hingga skema pengawasan.

BGN sendiri selama ini menyatakan komitmen membangun ekosistem dapur mandiri dan berkelanjutan. Tetapi komitmen tanpa realisasi adalah janji kosong.

Apakah 60 ribu santri harus kembali menunggu tahun depan?
Pesantren Diminta Bergerak Cepat
Pendekar Riau membuka pintu selebar-lebarnya bagi seluruh pengurus pondok pesantren untuk segera menyerahkan data detail lembaga. Ini bukan formalitas. Ini syarat mutlak.

Kriteria Pengajuan Dapur MBG Pesantren:
Legalitas Jelas: Memiliki NSPP aktif dan terdaftar resmi di Kementerian Agama.
Lahan Siap Bangun: Tidak sengketa, tersedia akses air bersih dan sanitasi memadai. Data Santri Riil: Jumlah santri mukim akurat sesuai update EMIS terbaru.

Komitmen Manajemen: Siap membentuk tim pengelola dapur terlatih standar higiene dan sanitasi.
Aksesibilitas: Lokasi bisa dijangkau distribusi logistik rutin (video rute wajib dilampirkan).

Datuk Mustakim menegaskan, verifikasi akan dilakukan bersama sponsor. Artinya, pesantren yang lambat menyerahkan data berpotensi tertinggal.

Ini Ujian Nyali Pemerintah
Langkah ini bisa menjadi role model nasional—jika benar-benar direalisasikan. Sinergi tokoh daerah, swasta, dan BGN berpotensi menciptakan sistem dapur pesantren yang bukan hanya memberi makan, tetapi membangun kualitas generasi.

Namun jika kembali tersandera birokrasi, publik berhak bertanya: Apakah program Makan Bergizi Gratis benar-benar untuk rakyat kecil, atau sekadar jargon politik?

Pendataan dibuka melalui Sekretariat Pendekar Riau di Jl. Tanjung Datuk No. 141C, Kelurahan Pesisir, Kota Pekanbaru. Pengurus pesantren diimbau berhati-hati terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan program ini.