PMKRI Apresiasi Kenaikan PAD Pekanbaru, Tapi Ingatkan dugaan Kebocoran Pajak Hotel dan Restoran

Foto: Ist

PEKANBARU, RANAHRIAU.COM- Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Kota Pekanbaru mengapresiasi capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru tahun 2025 yang mengalami peningkatan. Namun, apresiasi tersebut disertai peringatan keras agar capaian tersebut tidak menutupi dugaan kebocoran dalam pengelolaan pajak daerah.

Ketua PMKRI Kota Pekanbaru menilai kenaikan PAD menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam mendorong kemandirian fiskal dan memperluas sumber pendapatan untuk pembangunan kota.

“Kami mengapresiasi Pemko Pekanbaru atas meningkatnya PAD tahun 2025. Ini menandakan adanya kerja nyata dalam optimalisasi pendapatan daerah,” ujarnya, Senin.

Meski demikian, PMKRI menegaskan bahwa peningkatan PAD tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan persoalan tata kelola. PMKRI secara khusus menyoroti sektor pajak hotel, kafe, dan restoran yang dinilai masih menyimpan persoalan serius terkait transparansi dan akurasi perhitungan.

Menurut PMKRI, terdapat dugaan permainan dan manipulasi dalam penghitungan pajak sektor tersebut yang berpotensi merugikan keuangan daerah. Jika dugaan ini benar, maka peningkatan PAD justru berisiko menjadi capaian semu.
“PAD yang naik harus sejalan dengan pengelolaan yang bersih dan akuntabel.

"Kami menerima berbagai informasi mengenai dugaan permainan pada pajak hotel, kafe, dan restoran. Ini tidak boleh dibiarkan,” tegas Ketua PMKRI.

Atas dasar itu, PMKRI Kota Pekanbaru mendesak Wali Kota Pekanbaru untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru serta Kepala Bidang II yang menangani sektor pajak terkait.

“Evaluasi ini penting agar tidak ada ruang bagi kebocoran dan praktik yang merugikan daerah. Jangan sampai capaian PAD yang dibanggakan justru tercoreng oleh dugaan permainan angka pajak,” lanjutnya.

PMKRI menegaskan akan terus mengawal isu ini dan mendorong keterbukaan data pajak daerah. Mereka menekankan bahwa setiap rupiah pajak yang dibayarkan pelaku usaha harus masuk ke kas daerah dan digunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat Kota Pekanbaru.

“Transparansi adalah kunci. Pajak adalah uang rakyat dan harus dikelola dengan penuh tanggung jawab,” tutupnya.