Catatan Redaksi

Menanti Nakhoda FKPMR: Musyawarah Penentuan Arah, Warisan Kepemimpinan Chaidir, dan Harapan Publik

Foto: Ist

RANAHRIAU.COM- Musyawarah Khusus Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) tinggal menghitung jam.

Agenda strategis yang menempati posisi tertinggi dalam struktur Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi ini bukan sekadar forum formalitas, melainkan momen penentuan arah dan masa depan FKPMR.

Di balik agenda resmi itu, tersimpan tanda tanya besar yang mengemuka di ruang publik: siapa sosok yang layak menjadi nakhoda FKPMR pasca wafatnya almarhum drh. Chaidir?

Kepergian drh. Chaidir tidak hanya meninggalkan duka, tetapi juga kekosongan kepemimpinan yang sulit diisi. Sosoknya dikenal luas sebagai figur pemersatu, lembut dalam bertutur, namun tegas dalam sikap.

Bagi banyak kalangan, FKPMR di bawah kepemimpinannya bukan sekadar organisasi sosial, tetapi rumah besar marwah Melayu Riau tempat nilai adat, kearifan lokal, dan kepentingan masyarakat dirawat dalam suasana dialog dan kebersamaan.

Tak heran jika musyawarah khusus kali ini menjadi sorotan publik. FKPMR dihuni oleh para tokoh lintas latar belakang: adat, agama, akademisi, budayawan, hingga aktivis sosial.

Siapa pun yang terpilih nantinya bukan hanya memikul jabatan struktural, tetapi juga tanggung jawab moral menjaga kehormatan Melayu Riau di tengah dinamika sosial, politik, dan budaya yang terus berubah.

Figur Pemersatu dan Penjaga Marwah Melayu

Ketua Ikatan Keluarga Kuantan Singingi, H. Raja Rusdianto, menegaskan bahwa kriteria utama calon Ketua Umum FKPMR adalah kemampuan diterima oleh seluruh elemen masyarakat.

Menurutnya, pemimpin FKPMR tidak boleh menjadi simbol kelompok tertentu, melainkan menjadi payung besar bagi semua.

“Calon ketua harus sehat jasmani dan rohani, memiliki komitmen tinggi dalam menegakkan marwah Melayu Riau, serta mampu menyejukkan baik dalam perkataan maupun perbuatan,” ujarnya.

Bagi Raja Rusdianto, kesejukan sikap adalah modal penting dalam merawat persatuan, terutama di tengah perbedaan pandangan yang kerap muncul dalam organisasi besar.

Mengayomi di Tengah Keberagaman Riau

Pandangan lebih luas disampaikan Dr. H. Nurlia, SH., MH, Ketua Kerukunan Keluarga Kabupaten Indragiri Hilir.

Ia menilai kepemimpinan FKPMR ke depan harus mampu menjawab realitas sosial Riau yang majemuk, baik dari sisi etnis, budaya, maupun latar belakang sosial politik.

“Pemimpin FKPMR harus memiliki kepribadian yang mengayomi dan dapat diterima oleh seluruh kalangan. Riau ini heterogen, dan itu membutuhkan pemimpin yang dewasa dalam bersikap,” kata Nurlia.

Ia merujuk pada pernyataan sikap FKPMR yang selama ini menekankan pentingnya nilai amanah, kecerdasan, ketangguhan, dan kredibilitas.

Selain itu, keberanian mengambil sikap juga menjadi poin krusial. “Tidak cukup hanya baik dan santun, pemimpin FKPMR juga harus berani bersuara ketika kepentingan masyarakat dipertaruhkan,” tegasnya.

Nurlia juga menyoroti aspek pengabdian. Menurutnya, banyak tokoh yang memiliki kapasitas, namun belum tentu bersedia mewakafkan waktu dan tenaga untuk masyarakat. “Kalau sudah mau, biasanya dia pasti mampu. Yang sulit itu menemukan orang yang benar-benar mau,” ujarnya.

Mengenang almarhum drh. Chaidir, Nurlia menyebut tidak banyak tokoh yang memiliki kombinasi karakter seperti beliau. “Beliau lembut, tapi tegas. Sosok pemimpin seperti itulah yang dirindukan masyarakat Riau hari ini,” katanya.

Kepemimpinan Berbudi dalam Perspektif Melayu

Dari kalangan akademisi, Prof. Dr. Junaidi, Rektor Universitas Lancang Kuning, menekankan bahwa kepemimpinan FKPMR harus berakar kuat pada nilai budaya Melayu. Menurutnya, budi pekerti dan marwah adalah fondasi utama dalam menentukan kelayakan seseorang memimpin.

“Pemimpin FKPMR harus berbudi, santun, dan ikhlas. Nilai itulah yang akan membuatnya dihormati, bukan sekadar karena jabatan,” ujar Junaidi.

Ia menjelaskan bahwa dalam falsafah Melayu, tutur kata yang santun dan musyawarah yang berlandaskan hikmah adalah prinsip utama.

Karena itu, Ketua FKPMR harus memiliki kemampuan komunikasi yang luas dan matang, siap berdialog dengan berbagai pihak mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat, hingga komunitas lintas etnis.

“Ketua FKPMR harus menjadi jembatan yang menghubungkan, bukan memisahkan. Forum ini harus menjadi ruang rukun dan damai bagi semua,” tegasnya.

Junaidi juga menekankan pentingnya kesiapan fisik dan batin. Tantangan sosial yang dihadapi FKPMR kerap menuntut ketenangan, kesabaran, dan daya tahan mental. “Pemimpin yang matang akan mampu mendengar, menimbang, lalu bertindak dengan tenang,” ujarnya.

Soal keikhlasan, ia menyebutnya sebagai fondasi utama pengabdian. “Organisasi sosial hanya akan berjalan baik jika dipandu oleh pemimpin yang bekerja tanpa pamrih. Keikhlasan itu kerja sunyi, tapi dampaknya luas bagi masyarakat,” katanya.

Ia berharap proses pemilihan ketua dapat mengedepankan musyawarah dan mufakat, serta sebisa mungkin menghindari voting. “FKPMR berisi tokoh-tokoh panutan. Biarlah kebijaksanaan dan persaudaraan yang menjadi dasar memilih pemimpin,” pungkasnya.

Identitas Melayu dan Keberanian Menyatakan Jati Diri

Politisi senior Riau, Dr. Mardianto Manan, menyoroti aspek identitas. Menurutnya, pemimpin FKPMR harus memiliki keberanian moral untuk menyatakan jati diri Melayunya secara terbuka.

“Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang berani berkata: saya ini Melayu. Jangan takut mengakui jati diri,” ujarnya. Ia menilai FKPMR lahir sebagai ruang pengakuan dan perlawanan kultural terhadap marjinalisasi identitas Melayu di tanahnya sendiri.

Kriteria Objektif dan Independensi Organisasi

Sementara itu, Aziun Asyaari, Ketua Ikatan Keluarga Pulau Bengkalis dan sekitarnya, memaparkan kriteria calon Ketua Umum FKPMR secara lebih sistematis. Menurutnya, setidaknya ada tujuh kriteria utama yang harus dimiliki calon pemimpin FKPMR.

Di antaranya adalah komitmen tinggi terhadap visi, misi, dan tujuan FKPMR; mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi; patuh terhadap AD/ART dan keputusan organisasi; bersikap mandiri dan tidak membawa kepentingan politik praktis ke dalam organisasi; menjaga independensi dan nama baik FKPMR; mampu berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah; serta mampu menyampaikan aspirasi masyarakat secara santun, jelas, dan bertanggung jawab.

Menentukan Arah FKPMR ke Depan

Musyawarah khusus FKPMR kali ini bukan sekadar memilih ketua baru, tetapi juga menentukan wajah kepemimpinan Melayu Riau ke depan. Publik berharap proses ini berjalan dengan teduh, bermartabat, dan mengedepankan nilai-nilai luhur yang selama ini dijunjung tinggi oleh FKPMR.

Warisan kepemimpinan almarhum drh. Chaidir menjadi tolok ukur moral. Siapa pun yang terpilih nanti, diharapkan mampu melanjutkan semangat pengabdian, menjaga marwah Melayu, serta menjadikan FKPMR tetap relevan sebagai penjaga nurani masyarakat Riau.

Di titik inilah, musyawarah bukan hanya forum pengambilan keputusan, melainkan cermin kebijaksanaan kolektif para pemuka masyarakat Riau.

Waktu terus berjalan, dan publik menanti dengan penuh harap: lahirnya nakhoda baru yang berani, bijak, dan tulus mengabdi.