Setelah Enam Bulan Dilantik

Bupati Terpilih Baru Bisa Gantikan Pejabat

Bupati Terpilih Baru Bisa Gantikan Pejabat

SELATPANJANG, RanahRiau.com - Sesuai UU No 8 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, baru boleh melakukan pergantian pejabat setelah enam bulan kepala daerah dilantik. Hal ini tentu bertentangan dengan program 100 hari kerja Bupati Kepulauan Meranti Drs H Irwan MSi yang akan melakukan asesment pejabat.

Menanggapi hal ini, Kepala BKPP Meranti Drs Revirianto melalui Kabid Mutasi Agustia Widodo SE MSi mengatakan memang sesuai UU No 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan Walikota menjadi undang-undang, seperti itu. Ditambahkan UU ASN No 5 2014 terkait dengan masa jabatan pejabat tinggi pratama (eselon II) yaitu minimal dua tahun dan maksimal 5 tahun baru bisa digantikan setelah bupati terpilih dilantik.

Namun, ditambahkan Widodo, sesuai dengan arahan Mendagri, ada beberapa pertimbangan lain, kepala daerah boleh melakukan pergantian.

"Misal pejabat yang bersangkutan sakit, tidak bisa bekerja, atau mungkin tidak mendukung kinerja seperti kerjanya tidak bagus, kurang disiplin, capaian target kurang, kan itu semua bisa dievaluasi," ujar Widodo.

Untuk itu, terhadap permasalahan ini BKPP Kepulauan Meranti mengaku akan berkoordinasi dengan Komisi ASN, KemenpanRB, dan Mendagri.

"Memang kita akan kesana (pergantian pejabat) sekarang belum mulai, masih merancang-rancang. Terkait aturan itu tetap akan kita sampaikan ke Komisi ASN. Kita minta rekomendasi ASN, kalau memang harus diganti (pejabat tersebut, red)," tambah Widodo.

Sebelumnya, H Irwan MSi ketika ditanya tentang program 100 hari kerja paska dilantik menjadi Bupati Kepulauan Meranti periode 2015-2020, mengatakan bahwa salah satunya adalah asesment pegawai. (Grc)

Editor : Abdul
Komentar Via Facebook :