BUMD Sakit Tak Langsung Ditutup
PEKANBARU RanahRiau.com - Pemerintah Riau melalui Biro Perekonomian terus berupaya melakukan audit BUMD yang ada di Riau.
“Kita masih melakukan beberapa evaluasi, jika pun dinyatakan mati kita akan lihat dulu, yang jadi masalahnya apa,” terang Plt Kepala Biro Pekenomian Setdaprov Riau Syahrial Abdi, Selasa (10/3).
Dikatakan, beberapa temuan yang disampaikan oleh BPKP Riau akan ditindak lanjuti oleh Pemprov Riau.
“Mereka sebagai pengawasnya, jadi jika mereka rekomendasikan suatu BUMD itu dinyatakan sakit dan tidak bisa dilanjutkan lagi, maka kita akan ikuti,” katanya.
Menurut Syahrial, beberapa BUMD yang tak pernah berkontribusi untuk daerah tak akan langsung ditutup namun akan dilihat lagi apa maslaah dan penyebabnya.
“Seperti orang yang sudah meninggal, tentu ada lagi perlakukannya. Tak langsung dikubur dan dibiarkan begitu saja, ada mekanismenya. Jadi kalau memang ada masalah, kita lihat dulu apa penyebabnya, jika masih ada potensinya maka kita akan lanjut, jika tidak, kita akan menutup dan tetap apapun yang telah dihasilkan entah itu hutangnya, maka akan kita selesaikan,” terangnya.
Untuk PT SPR yang menolak diaudit oleh Tim BPKP Riau, Syahrial mengaku telah memanggil pihak management PT SPR kemarin (Senin, (9/3)-red).
"Kalau hasilnya belum bisa saya sampaikan, saya akan lapor dulu ke pak Plt Gubri, setelah itu baru saya bisa bicara,” ujarnya.
Sebelumnya, dari hasil audit tim BPKP Riau hanya dua BUMD yang dinyatakan mampu memberikan distribusi kepada Pemerintah Provinsi Riau. Kedua BUMD itu adalah PT Bank Riau Kepri (BRK) dan PT Bumi Siak Pusako (BSP). Kedua BUMD tersebut telah menyumbangkan Rp 583 miliar untuk daerah. Sementara sisanya hanya memberikan sumbangan di bawah Rp10 miliar.
Dan yang paling parah adalah PT Riau Airline dan PT Riau Petroleum, kedua BUMD tersebut tak pernah memberikan kontribusi apapun. Melihat kondisi ini, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau H Arsyadjuliandi Rachman meminta agar SKPD terkait bisa mlakukan audit karena pengauditan tersebut dianggap sangat penting.
"Saya sudah minta kepada Biro Ekonomi untuk melakukan evaluasi terhadap seluruh BUMD. Semua ada aturannya, tidak boleh jalan sendiri-sendiri," kata Plt Gubri.
Menurutnya, banyak manajemen BUMD yang seperti jalan sendiri-sendiri, bahkan ada diantaranya yang tidak mau dilakukan audit.
"Jangan ada yang bertindak semaunya," tegasnya.
Plt Gubri meminta kepada pihak terkait, terutama Biro Ekonomi Pemprov Riau untuk melakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan plat merah ini. Dikatakannya, manajemen BUMD harus lebih terbuka. Tidak boleh ada yang ditutupi, karena pembentukannya menggunakan uang rakyat.
Berdasarkan data Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP) dan dan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau, total penerimaan dari sembilan perusahaan pelat merah itu pada periode 2010-2013 hanya Rp 583 miliar.
Sebelumnya, beberapa masalah juga ditimbulkan oleh BUMD Riau, diantaranya PT SPR yang tak mau diaudit oleh pihak BPKP selaku Tim auditor yang dipilih langsung oleh Pemerintah Provinsi Riau.
Tak hanya itu, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Riau dengan tegas menyatakan seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam masalah. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau diingatkan agar berhati-hati untuk menyuntikkan dana.
Kepala BPKP Perwakilan Riau Panijo, menyarankan agar Pemrov Riau melakukan studi kelayakan. Malahan Panijo dengan tegas menyarankan agar Pemprov Riau jangan takut untuk menutup BUMD yang sudah terdeteksi melakukan banyak kesalahan.
"Seperti di Siak, Bengkalis dan lainnya yang berujung di jeruji besi, kalau sudah ketahuan sakit maka amputasi saja,” tegas panijo,
Dikatakan, perlu ada perbaikan tata kelola BUMD-BUMD tersebut. Menurutnya, Pemprov Riau sudah melakukan itu dengan dilakukannya audit atas permintaan Pak Plt Gubernur Riau. (Bid)
Komentar Via Facebook :