"Pemko Tutup Mata Tutup Telinga"

Perusahaan Siluman Hantui Warga Dumai

Perusahaan Siluman Hantui Warga Dumai

Ilustrasi / Net

DUMAI, RanahRiau - Keberadaan perusahaan di Kota Dumai memang saat ini sudah tak terhitung lagi banyaknya. Namun tidak semua perusahaan-perusahaan itu dapat dikategorikan bersih. Ada juga perusahaan yang memang memiliki izin resmi, namun tidak tahu kejelasan alamatnya, serta ada yang memiliki pabrik tapi tak memiliki izin.

Penelusuran RanahRiau.com baru-baru ini, seperti perusahaan milik pengusaha asal Kota Medan yang bernaung di Dumai, tepatnya di Kayu Kapur, Kecamatan Bukit Kapur, yang memang keberadaannya jelas ada dan melakukan rutinitas sebagai perusahaan pengelola bahan baku plastik. Hanya saja, warga setempat merasa keberadaan perusahaan ini menjadi momok yang selalu menghantui warga. Pasalnya aktifitas yang dilakukan perusahaan telah memgganggu ketertiban dan berdampak pada ketidak nyamanan penduduk.

Warga setempat pun telah melayangkan surat ke Pemko Dumai, namun hingga saat ini Pemko Dumai terkesan tutup mata dan tutup telinga melihat apa yang dikeluhkan para warga Keluraharan Kayu Kapur.

Pengakuan Muhammad Nasir, tokoh masyarakat setempat yang menyebut bahwa sudah lama masyarakat meminta kepada Pemko Dumai untuk menutup perusahaan yang diduga 'siluman' ini.

"Permohonan masyarakat sudah beberapa kali dilayangkan dengan tembusan Kantor Lingkungan Hidup, Dinas Tata Kota, Camat Bukit Kapur, Polsek Bukit Kapur. Sayangnya surat aspirasi masyarakat tidak berarti dan perusahaan masih beroperasi hingga detik ini," ujarnya kepada RanahRiau.com, Senin (26/1/15).

Dalam surat yang disampaikan masyarakat dan Muhamad Nasir sendiri sebagai tokoh masyarakat, isinya jelas tertera tentang keluhan masyarakat atas tidak nyamannya warga dengan keberadaan perusahaan tersebut, dan tentu sangat mengganggu kenyamanan warga sekitar.

"Pihak perusahaan (pabrik) melepaskan asap tanpa menggunakan cerobong, sehingga polusi udara dan limbah dari hasil produksi meluber ke perumahan warga" ulasnya.

Selain itu, kata dia, mesin yang berjumlah 18 unit saat beroprasi bergetar berdampak kepada retaknya dinding rumah warga, berikut saluran drainase milik perusahaan tidak dibangun secara baik.

Atas dasar itulah warga banyak menerima kerugian, sehingga warga mengirim surat ke Pemko Dumai, agar selanjutnya mengkaji ulang perizinannya jika benar sudah ada izin dari Pemko Dumai.

"Seharusnya Pemko Dumai pro ke masyarakat,"tuturnya lagi.

Terpisah, Menyikapi hal ini, Badan Investigasi Nasional, melalui Seksi Penindakan Lapangan, Jumadi Nuryanto, berharap kepada Pemko Dumai untuk serius menanggapi keluhan warga yang butuh perhatian.

"Jika tidak direspon juga, maka Badan Investigasi Nasional akan melaporkan hal ini ke Gubernur Riau. Dan tidak menutup kemungkinan akan menyurati ke Mendagri dan Menpan, karena Pemko Dumai mandul," kecamnya.

Jumadi juga mengatakan, jika perusahaan telah memiliki izin berbentuk HO, maka HO tersebut dapat dipertanyakan dapat dari mana, dan siapa yang memberinya. Ia pun yakin perusahaan ini tidak memiliki izin dan perusahaan ini lah yang disebut perusahaan siluman.

Lebih jauh ditambahkannya, setiap perusahaan wajib mengeluarkan dana berbentuk corporate social responsibility (CSR) sudah diatur dalam Undang-undang, yakni wujud kepedulian perusahaan terhadap lingkungan.

"Kita berharap kepada Kapolres Dumai, menghimbau personilnya untuk tidak ikut-ikutan membacking perusahan yang banyak merugikan masyarakat," pungkasnya.(Bid)

Editor : Aditiawarman
Komentar Via Facebook :