Apa Kerja Pemko Pekanbaru?

Banyak Tempat Hiburan dan Panti Pijat Menyalahi Aturan

Banyak Tempat Hiburan dan Panti Pijat Menyalahi Aturan

PEKANBARU, RanahRiau - Tempat hiburan seperti panti pijat yang kini keberadaannya sudah menjamur di Kota Pekanbaru, terindikasi banyak yang tidak memiliki izn. Selain itu, sarana memanjakan diri bagi pria dewasa tersebut kerap menyediakan layanan prostitusi.

Hal ini terjadi, tak lepas dari seperti apa proses perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru. Apalagi bukan hanya panti pijat yang dianggap sudah menyimpang. Tempat hiburan seperti karoke, juga sudah menyalahi aturan diantaranya tata letak yang berdekatan dengan tempat ibadah.

"Ketika seseorang ingin berusaha di Pekanbaru, harus ada izin gangguan atau HO, sesuai Perda nomor 8 tahun 2012. Dan sebelum tempat hiburan itu beroperasi, tentunya harus memiliki izin itu. Ditambah lagi ada izin khusus sesuai Perda nomor 3 tahun 2002," ujar Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPT PM) Pekanbru, Musa, ketika dikonfirmasi RanahRiau.com melalui telepon, Rabu (7/1/15).

Dalam pengaturan perizinan hiburan umum, pengusaha wajib mendapatkan rekomendasi izin dari perangkat desa mulai dari RT, RW, Lurah hingga Camat. Jika semua sudah dipenuhi, maka pengusaha sduah layak mendapatkan izin yang dikeluarkan BPT PM Pekanbaru.

Namun anehnya, masih ada terdapat tempat hiburan yang berdiri dekat dengan tempat ibadah. Padahal dalam izin HO jarak antara rumah ibadah dengan tempat hiburan minimal 1 kilometer.

"Kalau untuk panti pijat kesehatan harus buat pernyataan tidak menyediakan narkoba serta menjual perempuan. Ketika terpenuhi izin tentu dapat diberikan," sebut Musa.

Untuk diketahui juga, izin hanya berlaku selama kurun waktu 5 tahun saja. Musa sendiri mengakui, selama ia menjabat sejak pertengahan 2014 sebagai kepala BPT PM Pekanbaru, belum ada pengusaha yang mengajukan untuk mengurus tempat hiburan. Artinya bila ada lokasi yang baru dibuka baru-baru ini, maka tergolong ilegal.

"Saya rasa kita bisa lihaat sendirilah tim yustisi bergerak terus untuk menertibakan mana-mana tempat hiburan yang melanggar aturan. Jadi kita hargai yang sudah diperbuat Pemko. Tapi namanya perkembangan wilayah tentu minta dukungan masyrakat." jelasnya. (RanahRiau/Nof)

Editor : Ahnof
Komentar Via Facebook :