Pajak Dikejar Sampai Lubang Semut, Kewajiban ke Rakyat Dipertanyakan: Ke Mana PAD Kuansing?

KUANSING - Transparansi pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kuantan Singingi kembali menjadi sorotan tajam publik. Kekecewaan masyarakat memuncak lantaran kewajiban membayar pajak terus dikejar secara ketat, namun timbal balik berupa pelayanan dan kebijakan pro-rakyat dinilai kian jauh dari harapan.

"Pajak... uangnya entah kemana-mana. Giliran masyarakat dikejar sampai ke lubang semut, giliran kewajiban kepada masyarakat malah buang muka," ujar Noverman, mewakili keresahan yang kini ramai diperbincangkan.

Sorotan utama tertuju pada dua hal yang kontradiktif. Di satu sisi, Pemerintah Daerah berdalih anggaran defisit hingga berimbas pada kebijakan yang sangat sensitif: ditiadakannya beasiswa pendidikan bagi generasi Kuansing untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Kebijakan ini dinilai mematikan mimpi anak-anak daerah untuk meraih masa depan.

Di sisi lain, gelaran Pacu Jalur yang dilaksanakan hampir setiap bulan dengan alokasi anggaran yang disebut-sebut jumbo tetap berjalan mulus. Masyarakat menilai ada ketimpangan prioritas yang nyata.

"Anggaran defisit terus menjadi alasan. Sampai beasiswa untuk anak Kuansing ditiadakan. Tapi untuk Pacu Jalur setiap bulan, anggarannya jumbo. Untuk orang miskin, pendidikan, dan kebijakan pro kemajuan daerah justru diabaikan," tegasnya.

Yang lebih mengkhawatirkan, ketika ditanya mengenai sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara rinci, pihak terkait dinilai tidak transparan dan enggan memberikan jawaban.

Kondisi ini memunculkan desakan keras agar Aparat Penegak Hukum (APH) tidak tinggal diam. Masyarakat meminta APH untuk turun tangan mengawal secara ketat setiap rupiah dana yang dipungut secara sah dari rakyat.

" Kami minta APH kawal secara ketat dana yang dipungut secara sah, agar diperuntukkan secara tepat sasaran. Sampai kapan Kuansing harus seperti ini," lirihnya.

Desakan ini bukan tanpa alasan. Publik tidak ingin pengawasan baru dilakukan setelah terjadi keributan dan kerugian yang lebih besar.

"Jangan nunggu ribut dulu baru bertindak. Kalau memang tidak mampu menjalankan amanah, lebih baik mundur saja dari amanah yang diemban," tutup Nover dengan nada kecewa.

Masyarakat Kuansing kini menunggu jawaban sampai kapan potret pengelolaan anggaran yang timpang ini akan terus dibiarkan?