Disorot Publik Sepatu Rp700 Ribu, Mensos Datangi KPK: Akui SDM Pengadaan di Kemensos belum Memadai

Foto: Ist, Sumber : Net

JAKARTA, RANAHRIAU.COM- Polemik anggaran pengadaan sepatu dan kaos kaki untuk siswa Sekolah Rakyat terus bergulir dan memantik sorotan publik. Setelah ramai diperbincangkan di media sosial karena dinilai terlalu mahal, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mendatangi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk berkonsultasi terkait tata kelola pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Sosial.

Dalam pertemuan tersebut, Gus Ipul mengakui bahwa kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kemensos dalam urusan pengadaan masih belum memadai. Menurutnya, KPK memberikan berbagai catatan dan masukan agar proses pengadaan dalam program Sekolah Rakyat berjalan lebih transparan dan akuntabel.

“KPK memberikan banyak catatan dan masukan, terutama terkait pengadaan barang dan jasa agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” ujar Gus Ipul usai konsultasi.

Kehebohan bermula ketika publik mengetahui adanya anggaran pembelian sepatu dan kaos kaki siswa Sekolah Rakyat yang mencapai Rp700 ribu per paket, dengan realisasi sekitar Rp640 ribu. Nilai tersebut langsung menuai kritik tajam dari warganet yang menilai harga itu tidak wajar untuk perlengkapan siswa.

Gelombang kritik semakin membesar setelah salah satu produsen sepatu asal Surabaya, yang produknya disebut masuk dalam data pengadaan, mengungkapkan bahwa harga sepatu buatannya berada di kisaran maksimal Rp300 ribu. Pernyataan itu membuat publik mempertanyakan komponen biaya lain dalam paket pengadaan tersebut.

Di media sosial, perdebatan berkembang liar. Program yang awalnya digadang sebagai simbol keberpihakan negara kepada masyarakat miskin justru terseret ke pusaran kecurigaan publik soal potensi pemborosan anggaran.

Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo menegaskan pihaknya berharap tidak terjadi penyimpangan dalam program-program Kemensos, termasuk Sekolah Rakyat. Ia menyebut KPK terbuka untuk melakukan pendampingan sebagai langkah pencegahan korupsi.

“KPK terbuka untuk mengawal program-program tersebut agar pelaksanaannya tepat sasaran dan tidak terjadi penyimpangan,” kata Ibnu.

Sorotan terhadap anggaran sepatu ini menjadi alarm keras bagi Kemensos. Di tengah tuntutan efisiensi dan transparansi penggunaan uang negara, publik kini menunggu apakah polemik ini hanya akan berhenti sebagai kegaduhan media sosial, atau justru membuka tabir persoalan tata kelola anggaran yang lebih besar di balik proyek Sekolah Rakyat.