OJK Dorong Bank Biayai Program Prioritas Pemerintah, Pengamat Ingatkan Risiko Distorsi Kredit

Foto: Ist, Sumber : Net

JAKARTA, RANAHRIAU.COM- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan kebijakan yang mendorong perbankan membiayai program prioritas pemerintah bukanlah kewajiban mutlak bagi industri perbankan. Namun di balik dorongan tersebut, muncul kekhawatiran bahwa bank perlahan diarahkan menjadi alat pembiayaan kebijakan negara.

Ketua OJK Frederica Widyasari mengatakan keterlibatan bank dalam program pemerintah seharusnya dipandang sebagai peluang bisnis, bukan tekanan regulasi. “Ini tidak mandatory, tetapi potensi bisnis yang bisa dimanfaatkan oleh perbankan,” ujar Frederica.

Saat ini OJK tengah menyusun rancangan Peraturan OJK (POJK) baru mengenai Rencana Bisnis Bank (RBB). Dalam rancangan tersebut, industri perbankan didorong ikut mendukung sejumlah program prioritas pemerintah seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan tiga juta rumah, hingga pembiayaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Selain itu, rancangan aturan juga menekankan keberpihakan bank terhadap sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), yang selama ini dinilai masih kesulitan mengakses kredit perbankan.

Namun, kebijakan ini mulai menuai kritik. Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Badiul Hadi, mengingatkan adanya potensi pergeseran fungsi bank dari lembaga intermediasi berbasis prinsip kehati-hatian menjadi instrumen kebijakan fiskal terselubung.

Menurut Badiul, Rencana Bisnis Bank seharusnya disusun secara bottom up berdasarkan analisis bisnis masing-masing bank, bukan diarahkan untuk memenuhi agenda tertentu dari pemerintah.

“Kalau diarahkan untuk mendukung program tertentu, ada risiko distorsi alokasi kredit. Kredit disalurkan bukan karena kelayakan usaha, tetapi karena tekanan kebijakan,” ujarnya.

Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Dalam sistem perbankan, prinsip prudential banking menjadi fondasi utama agar penyaluran kredit tetap sehat dan risiko gagal bayar terkendali. Ketika bank mulai terlalu dekat dengan agenda politik dan program populis pemerintah, muncul potensi pembiayaan dilakukan demi memenuhi target kebijakan, bukan berdasarkan hitungan bisnis yang rasional.

Di tengah perlambatan ekonomi dan tekanan kualitas kredit di sejumlah sektor, perdebatan ini menjadi penting. Publik kini menanti apakah OJK mampu menjaga keseimbangan antara mendukung agenda pembangunan nasional dan mempertahankan independensi serta kesehatan industri perbankan.