Catatan Redaksi: MBG dan Ilusi Angka Besar

Foto: Ist

RANAHRIAU.COM- Pidato Prabowo Subianto kembali dipenuhi angka-angka raksasa. Di hadapan publik saat groundbreaking proyek hilirisasi di Cilacap, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipamerkan sebagai lompatan besar: memberi makan 60 juta orang, lima kali sepekan. Sebuah klaim yang, di atas kertas, terdengar seperti operasi kemanusiaan berskala kolosal.

Namun, angka—seperti pisau—bisa tajam ke dua arah.

Di satu sisi, MBG memang dirancang sebagai investasi jangka panjang untuk generasi muda. Narasinya jelas: memperbaiki gizi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan pada akhirnya memperkuat daya saing bangsa. Tidak ada yang keliru dari ambisi itu.

Tetapi di sisi lain, publik berhak bertanya: apakah skala besar otomatis berarti tepat sasaran?

Data Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2025 mencatat jumlah penduduk miskin Indonesia sebesar 23,36 juta jiwa, atau sekitar 8,25 persen dari total populasi. Jika angka ini disandingkan dengan klaim 60 juta penerima manfaat MBG, muncul pertanyaan mendasar: untuk siapa sebenarnya program ini diprioritaskan?

Ketimpangan antara jumlah penerima dan jumlah penduduk miskin mengindikasikan satu hal: program ini tidak semata ditujukan bagi kelompok paling rentan. Sebagian besar penerima justru berasal dari kelompok non-miskin. Di titik ini, MBG bergeser dari instrumen perlindungan sosial menjadi program populis yang menyapu luas—tanpa diferensiasi yang tegas.

Di sinilah problem kebijakan mulai tampak.

Dalam kondisi fiskal yang tidak tanpa batas, setiap rupiah belanja negara semestinya bekerja dengan presisi tinggi. Ketika program berskala besar tidak sepenuhnya diarahkan pada kelompok yang paling membutuhkan, risiko pemborosan anggaran menjadi nyata. Lebih jauh, efektivitasnya dalam menurunkan kemiskinan atau memperbaiki ketimpangan pun patut dipertanyakan.

Tentu, pemerintah dapat berargumen bahwa MBG bukan sekadar program pengentasan kemiskinan, melainkan intervensi universal untuk anak-anak Indonesia. Namun, jika demikian, transparansi tujuan dan indikator keberhasilan menjadi krusial. Tanpa itu, publik hanya disuguhi angka besar tanpa konteks yang memadai.

Kebijakan publik bukan kompetisi siapa yang mampu menyebut angka paling fantastis. Ia adalah soal ketepatan, keberlanjutan, dan dampak nyata.

MBG mungkin besar dalam skala. Tetapi pertanyaan yang lebih penting tetap menggantung: apakah ia cukup tajam untuk menjawab persoalan yang paling mendesak?