Kelangkaan BBM Belum Terjawab, IMM Riau Sebut Pertamina Tak Transparan

Foto: Ist

PEKANBARU, RANAHRIAU.COM— Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Riau bersama Pusat Bantuan Hukum IMM Riau dan Pimpinan Cabang IMM Kota Pekanbaru melontarkan kritik keras terhadap hasil audiensi dengan pihak PT Pertamina Patra Niaga terkait polemik kelangkaan BBM di Riau.

Pertemuan yang semula diharapkan menjadi ruang klarifikasi dan keterbukaan informasi itu justru dinilai jauh dari substansi. Sejumlah pertanyaan penting yang diajukan mahasiswa disebut tidak mendapat jawaban yang jelas, terukur, maupun berbasis data.
Ketua Umum DPD IMM Riau, Alpin Jarkasi Husein Harahap, menegaskan bahwa pihaknya kecewa karena audiensi hanya berisi penjelasan normatif tanpa transparansi konkret mengenai persoalan distribusi BBM yang belakangan dikeluhkan masyarakat.

“Ketika masyarakat dipaksa mengantre berjam-jam demi mendapatkan BBM, maka korporasi yang memegang kendali distribusi energi nasional wajib memberikan penjelasan yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,” tegas Alpin.

Salah satu poin yang dipersoalkan DPD IMM Riau ialah narasi panic buying yang selama ini disebut menjadi penyebab utama kelangkaan BBM di lapangan. Menurut mereka, klaim tersebut tidak dapat terus dijadikan alasan tanpa disertai data valid yang dapat diuji secara terbuka.

Selain itu, IMM Riau juga menyoroti ketidakmampuan pihak Pertamina membuka data stok BBM dan alur distribusi secara rinci. Padahal, di tengah krisis distribusi energi, transparansi mengenai jumlah pasokan, titik distribusi, hingga mekanisme penyaluran dinilai menjadi hak publik untuk diketahui.

“Ketertutupan informasi justru memperkuat dugaan adanya persoalan serius dalam tata kelola distribusi BBM di wilayah Riau,” ujar Alpin.

Tak hanya itu, DPD IMM Riau turut mempertanyakan data perpindahan konsumsi masyarakat dari BBM nonsubsidi Pertamax ke Pertalite yang sebelumnya disebut menjadi salah satu penyebab meningkatnya antrean di SPBU. Namun hingga audiensi berakhir, data tersebut disebut tidak pernah ditunjukkan secara terbuka oleh pihak Pertamina Patra Niaga.

Dalam pernyataannya, Alpin meminta Pertamina tidak lagi menggunakan angka-angka persentase yang dinilai abstrak tanpa disertai kondisi nyata di lapangan.

“Berhenti bersilat lidah dengan angka-angka presentase yang abstrak. Masyarakat butuh ketersediaan energi yang nyata, bukan narasi pembenaran atas kegagalan sistemik,” katanya tajam.

DPD IMM Riau juga menyoroti peran pengawasan dari BPH Migas yang dinilai gagal mengantisipasi krisis distribusi BBM di Riau. Menurut mereka, kegagalan pengawasan tersebut tidak boleh berlalu tanpa evaluasi menyeluruh.

IMM Riau mendesak Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, untuk segera melakukan audit dan evaluasi total terhadap kinerja Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut dan BPH Migas.

“Ketidakmampuan mengelola distribusi dan pengawasan bukan sekadar masalah teknis, melainkan pengkhianatan terhadap amanah publik,” lanjut Alpin.

Atas berbagai ketidakjelasan tersebut, DPD IMM Riau menilai terdapat dugaan maladministrasi hingga potensi perbuatan melawan hukum dalam tata kelola distribusi BBM. Karena itu, langkah hukum yang sebelumnya telah diumumkan dipastikan tetap berjalan.

Melalui Pusat Bantuan Hukum IMM Riau, mereka tengah menyiapkan penguatan dokumen untuk gugatan class action, citizen lawsuit, serta pelaporan ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Riau.

Bagi DPD IMM Riau, persoalan kelangkaan BBM tidak lagi semata soal distribusi energi. Krisis ini dinilai telah menjelma menjadi persoalan transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan negara terhadap hak-hak rakyat.