Dari Kedai Kopi, Suara Kegelisahan Fiskal Riau Menggema

Foto: Ist

PEKANBARU, RANAHRIAU.COM- Diskusi publik yang digelar WA Group Suara Riau di Kopi Radjo Se Nusantara, Kamis (7/5/2026), berubah menjadi ruang curahan keresahan kolektif tentang masa depan fiskal Provinsi Riau. Mengangkat tema “Kemandirian Fiskal Riau dan Urgensi Percepatan Pendapatan Daerah: Di Mana Letak Persoalannya?”, forum itu mempertemukan politisi, birokrat, akademisi, pelaku migas, hingga masyarakat sipil dalam satu meja diskusi yang hangat namun sarat kegelisahan.
Kalimat pembuka dari Abdullah langsung memantik perhatian peserta.

“Kita kaya. Sejak kecil kita tahu Riau negeri kaya.”
Kalimat sederhana itu justru menjadi titik mula lahirnya pertanyaan besar yang selama ini terus menghantui masyarakat Riau: jika Riau begitu kaya sumber daya, mengapa daerah ini masih terus merasa kekurangan?

Riau dikenal sebagai salah satu daerah penghasil minyak terbesar di Indonesia. Produksi migas yang masih berada di kisaran 170 ribu barel per hari menjadikan daerah ini sebagai penopang energi nasional, khususnya di Sumatera. Namun ironi terus terasa ketika daerah penghasil energi justru menghadapi ruang fiskal yang semakin sempit.

Diskusi yang berlangsung santai di tengah aroma kopi itu perlahan membuka banyak persoalan yang selama ini lebih sering dibicarakan di balik layar.
Perwakilan Badan Pendapatan Daerah Riau, Kasprul, menegaskan bahwa perjuangan pendapatan daerah tidak bisa dilakukan secara parsial. Ia berharap WA Group Suara Riau dapat menjadi ruang konsolidasi berbagai pihak, mulai dari OPD, DPRD, DPR RI hingga DPD RI agar memiliki satu suara dalam memperjuangkan hak daerah di pemerintah pusat.

“Riau harus mulai bicara dengan satu suara,” ujarnya.
Sementara itu, Risyana menyoroti pentingnya validitas data dalam memperjuangkan kemandirian fiskal daerah. Menurutnya, banyak daerah mengeluhkan ketidakadilan fiskal, tetapi lemah dalam penguatan data dan administrasi.

Ia mengingatkan bahwa persoalan terbesar dalam perjuangan fiskal di tingkat pusat sering kali bukan semata politik, melainkan lemahnya data pendukung yang dimiliki daerah. “Harus ada ukuran yang jelas tentang kondisi fiskal daerah,” ujarnya.

Persoalan data kemudian menjadi tema yang berulang kali muncul sepanjang diskusi. Banyak peserta menilai Riau selama ini seperti daerah kaya yang belum sepenuhnya mengenali kekayaannya sendiri. Aktivitas produksi terlihat nyata di lapangan, tetapi ketika masuk pada rincian angka dan distribusi, banyak data yang dinilai masih kabur dan tidak terbuka.

Perwakilan Pertamina Patra Niaga, Wilson, menjelaskan bahwa pihaknya hanya bertugas menyediakan dan mendistribusikan BBM, sementara penentuan kuota berada di bawah kewenangan BPH Migas.

Ia menyebut kuota solar untuk Riau berada di angka sekitar 1.052 KL dan pertalite sekitar 889 KL, bahkan realisasi distribusi disebut telah melampaui target tahun berjalan. Namun penjelasan teknis tersebut belum sepenuhnya menjawab keresahan peserta diskusi. Persoalan yang mengemuka bukan sekadar soal distribusi, tetapi mengapa daerah penghasil energi masih sering mengalami keterbatasan energi.

Diskusi semakin tajam ketika ekonom muda Riau sekaligus dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau, Dr. Eka Armas Pailis, memaparkan kondisi fiskal Riau tahun 2026.

Menurutnya, pemotongan Transfer Keuangan Daerah (TKD) akan membuat ruang fiskal Riau semakin berat sehingga pemerintah daerah harus mulai melakukan efisiensi besar-besaran.

Ia juga menilai pemerintah pusat masih belum adil terhadap daerah penghasil sumber daya alam. “Dulu data lifting migas tidak jelas, sekarang ketika lifting turun, daerah pula yang menerima dampaknya,” ujarnya.

Eka menyebut Riau tengah menghadapi paradoks ekonomi regional: pertumbuhan ekonomi terlihat tinggi di atas kertas, tetapi banyak daerah justru mengalami perlambatan ekonomi dan tekanan fiskal.

Suasana diskusi sempat menghangat ketika pembahasan bergeser pada persoalan keberanian politik memperjuangkan hak daerah. Abdullah yang sejak awal tampak tenang mulai berbicara lebih emosional mengenai ketimpangan yang dirasakan daerah penghasil migas.

Ia menyinggung bagaimana daerah kaya sumber daya masih harus bergulat dengan kemiskinan, antrean BBM, hingga keterbatasan fiskal.

Mantan Kepala Dinas ESDM Riau, Abdi, turut membawa diskusi pada sejarah panjang perebutan sumber daya migas di Riau, termasuk perjuangan PLTU Tenayan dan dinamika pengelolaan blok migas seperti West Kampar.

Sementara itu, Alex Kurniawan dan Ikhwanul Ikhsan sama-sama menekankan pentingnya keterbukaan data dalam perjuangan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Tanpa data, perjuangan akan kehilangan pijakan,” ujar Alex.

Di tengah diskusi serius, suasana cair tetap terjaga dengan candaan ringan tentang keresahan ASN akibat pemotongan TKD yang berpotensi memengaruhi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Tawa pecah beberapa kali, tetapi di balik canda itu tersimpan kecemasan yang nyata tentang masa depan fiskal daerah.

Pada penghujung diskusi, Abdullah merumuskan dua persoalan utama Riau saat ini, yakni kebocoran PAD dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dinilai belum adil bagi daerah penghasil.

Ia mengakui perjuangan terbesar saat ini adalah mendapatkan data yang valid dan terbuka. Namun ia juga mengingatkan bahwa Riau tidak bisa hanya menyalahkan pemerintah pusat tanpa membenahi persoalan internal daerah. “Kita benahi PAD dulu, baru kita minta DBH,” tegasnya.

Diskusi yang dipandu Rayan Pribadi berlangsung dinamis hingga sore hari. Ketua pelaksana, Firdaus, menyebut forum tersebut sengaja dibuat sebagai ruang tatap muka dari perdebatan panjang yang sebelumnya berlangsung di grup WhatsApp.

Admin grup, Pahrijal, menegaskan bahwa Suara Riau dibangun sebagai ruang diskusi terbuka lintas kalangan. “Boleh panas di grup, boleh keras berdebat, tetapi tetap bisa duduk dan ngopi bersama,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Ricky Rahmadia saat menutup diskusi. Ia menilai ruang literasi publik harus terus dibuka karena persoalan Riau adalah tanggung jawab bersama. “Kekurangan kita hari ini adalah data dan fakta. Soal Riau adalah soal kita semua,” tutupnya.

Diskusi sore itu mungkin hanya berlangsung di sebuah kedai kopi sederhana. Namun dari ruang kecil itulah, kegelisahan tentang masa depan Riau kembali disusun menjadi satu suara bersama: bahwa daerah kaya ini tidak boleh terus hidup dalam paradoks antara limpahan sumber daya dan sempitnya ruang fiskal.