IMF Pangkas Proyeksi, Pemerintah Tetap Gas: Ekonomi Indonesia di Persimpangan Optimisme

Foto: Ist

JAKARTA, RANAHRIAU.COM- Dua narasi saling berkejaran di lintasan yang sama. Dari Washington, International Monetary Fund mengerem ekspektasi. Dari Jakarta, pemerintah justru menekan pedal optimisme.

Dalam laporan World Economic Outlook (WEO) edisi April, IMF memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2026 menjadi 5 persen, turun dari 5,1 persen pada edisi Januari. Revisi tipis, tapi sarat pesan: dunia sedang tidak baik-baik saja. Pertumbuhan ekonomi global juga dikoreksi menjadi 3,1 persen, dengan perang dan ketegangan geopolitik sebagai beban utama yang menahan laju.

Namun angka 5 persen itu masih menempatkan Indonesia di jalur relatif kuat dibanding beberapa negara. Proyeksi Indonesia melampaui China yang diperkirakan tumbuh 4,4 persen dan Filipina 4,1 persen. Meski begitu, Indonesia tetap harus mengakui keunggulan India yang diprediksi melesat hingga 6,5 persen.

Di dalam negeri, nada bicara pemerintah jauh lebih percaya diri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menolak ikut larut dalam koreksi IMF. Ia mematok target pertumbuhan di atas 5,1 persen. Bahkan untuk kuartal I-2026, pemerintah mengklaim angka bisa menyentuh 5,5 persen.

Optimisme itu bukan tanpa amunisi. Pemerintah menunjuk inflasi yang terkendali, surplus neraca perdagangan yang telah berlangsung selama 70 bulan berturut-turut, serta tingkat kepercayaan konsumen yang tetap tinggi. Sektor manufaktur juga masih bertahan di zona ekspansi dengan indeks 50,1—tipis, tapi belum masuk wilayah kontraksi. Di sisi eksternal, cadangan devisa tercatat solid di kisaran USD 148,2 miliar, menjadi bantalan saat badai global berembus.

Di titik ini, ekonomi Indonesia seperti kapal yang berlayar di laut yang mulai bergelombang. IMF melihat awan gelap di cakrawala. Pemerintah merasa mesin kapal masih cukup kuat menembusnya.

Pertanyaannya tinggal satu: siapa yang lebih akurat membaca arah angin, lembaga global dengan radar krisisnya, atau pemerintah yang memegang kemudi langsung di dalam negeri?