Efisiensi Mulai Menggigit Program Inti, Ekonom Peringatkan: Defisit Selamat, Ekonomi bisa Tersendat

Foto: Ist

JAKARTA, RANAHRIAU.COM– Tekanan fiskal akibat lonjakan harga minyak dunia kian memaksa pemerintah masuk ke fase sulit: efisiensi anggaran yang tak lagi sekadar memangkas “lemak”, tetapi mulai menyentuh “otot” program inti.

Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, menilai ruang efisiensi pada 2026 semakin sempit. Jika sebelumnya pemangkasan bisa difokuskan pada belanja non-prioritas, kini opsi tersebut hampir habis.

“Sekarang efisiensi mulai menyentuh program inti. Ini situasi yang tidak ideal,” tegas Bhima.

Ia menyebut beberapa pos yang masih bisa dirasionalisasi, seperti pengadaan sektor pertahanan dan keamanan yang belum mendesak, belanja penunjang, hingga penundaan program tertentu. Bahkan, proyek besar seperti Koperasi Desa (Kopdes) dan sebagian pembangunan di IKN dinilai perlu dikaji ulang dengan fokus minimal pada pemeliharaan, bukan ekspansi.

Namun, resep efisiensi ini bukan tanpa risiko.

Ekonom CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mengingatkan pengalaman 2025 sebagai alarm keras. Saat itu, efisiensi belanja menciptakan ruang fiskal hingga Rp 300 triliun, tetapi dengan konsekuensi: pertumbuhan ekonomi tertahan di semester awal.

“Belanja pemerintah yang tertahan menekan pertumbuhan di kuartal I dan II. Kalau pola ini diulang, dampaknya bisa sama,” ujarnya.

Artinya, pemerintah kini berada dalam dilema klasik: menyelamatkan defisit atau menjaga laju pertumbuhan ekonomi.

Sorotan lain yang tak kalah tajam datang dari belum disentuhnya program-program jumbo seperti MBG (Makan Bergizi Gratis) dan Kopdes Merah Putih. Total anggaran keduanya mendekati Rp 400 triliun—angka yang cukup untuk menutup potensi tambahan beban fiskal.

Dengan asumsi harga minyak mencapai USD 100 per barel dan kurs rupiah di Rp 16.800 per dolar AS, beban fiskal diperkirakan membengkak hingga Rp 200 triliun. Secara matematis, sebagian tekanan itu sebenarnya bisa diredam lewat penyesuaian program-program besar tersebut.

Namun hingga kini, pemerintah masih memilih “menjaga” program prioritas itu tetap utuh.

Di sinilah kritik mengeras: apakah pemerintah sedang menghindari keputusan sulit demi stabilitas politik, atau memang tidak punya ruang manuver lain?

Yang jelas, satu hal tak bisa dihindari setiap pilihan punya harga. Dan kali ini, yang dipertaruhkan bukan hanya angka defisit, tetapi juga denyut pertumbuhan ekonomi nasional.