Catatan Redaksi: Ramadan, Kapolri, dan Sinyal Negara yang Tak lagi Tenang

Foto: Ist

PEKANBARU, RANAHRIAU.COM- Kunjungan Listyo Sigit Prabowo ke Riau pada Ramadan tahun ini bukan sekadar Safari. Terlalu naif jika publik membacanya sebagai agenda seremonial penuh senyum dan santun. Di balik itu, ada pesan yang jauh lebih keras: negara sedang waspada dan mungkin, mulai gelisah.

Di Masjid Al-Adzim Polda Riau, panggung disusun rapi. Agama, kekuasaan, dan keamanan dilebur dalam satu narasi: persatuan, stabilitas, dan kewaspadaan. Tapi justru di titik itulah pertanyaan muncul, mengapa narasi ini terasa semakin intens?

Negara tampak tidak lagi cukup percaya pada stabilitas yang “alami”. Ia mulai turun langsung, menyentuh ruang-ruang sosial, bahkan spiritual. Ramadan dijadikan momentum, bukan hanya untuk silaturahmi, tetapi juga untuk memastikan bahwa denyut masyarakat tetap berada dalam garis yang dianggap aman.

Pesan Kapolri tentang bahaya perpecahan bukan sekadar imbauan. Ia terdengar seperti alarm. Dan setiap alarm selalu lahir dari kekhawatiran.

Pembentukan Satgas Penanganan Premanisme dan Hukum (PHK) menjadi bagian penting dari puzzle ini. Secara formal, ini adalah langkah tegas melawan premanisme. Tapi di ruang tafsir publik, definisi “premanisme” selalu bisa melebar.

Di tangan kekuasaan, batas antara penegakan hukum dan pengendalian bisa menjadi tipis, bahkan nyaris tak terlihat.
Di saat yang sama, negara juga merangkul. Mengundang tokoh agama, mahasiswa, buruh, hingga ojek online. Semua dirangkul dalam satu narasi besar: kebersamaan. Tapi publik tahu, merangkul bisa berarti dua hal mendekatkan, atau memastikan tidak ada yang keluar dari barisan.

Inilah wajah baru pendekatan negara: halus di permukaan, tegas di struktur.
Lebih jauh, pesan tentang investasi dan stabilitas ekonomi memperjelas arah. Keamanan kini tidak lagi berdiri sendiri, tetapi menjadi alat untuk menjamin agenda ekonomi tetap berjalan. Artinya, setiap potensi gangguan apa pun bentuknya akan dipandang sebagai ancaman yang harus diredam.

Pertanyaannya menjadi semakin tajam:
apakah semua bentuk perbedaan akan tetap dilindungi, atau mulai disaring atas nama stabilitas?

Ramadan seharusnya menjadi ruang refleksi yang jujur. Tapi ketika mimbar-mimbar mulai dipenuhi pesan kewaspadaan dari negara, publik berhak membaca lebih dalam.

Bahwa mungkin, di balik ajakan persatuan itu, ada kegelisahan yang tak diucapkan.
Dan ketika negara mulai gelisah, sejarah mengajarkan satu hal: yang pertama dikencangkan biasanya bukan ancaman, 
melainkan ruang gerak rakyatnya sendiri.