Menkeu Siap Perlebar Defisit APBN jika Diperintah Presiden

Foto: Ist

JAKARTA, RANAHRIAU.COM– Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah siap memperlebar batas maksimal defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jika mendapat perintah dari Presiden Prabowo Subianto.

Selama ini, defisit APBN dibatasi maksimal 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Menurut Purbaya, keputusan untuk memperlebar defisit memang harus mempertimbangkan sentimen pasar dan kepercayaan investor. Namun ia menilai lembaga pemeringkat global seharusnya tetap objektif dalam menilai kondisi fiskal Indonesia.

“Jika lembaga rating bersikap adil, pelebaran defisit tidak seharusnya langsung mengubah penilaian terhadap rating utang Indonesia,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa selama ini pemerintah dinilai mampu menjaga disiplin fiskal dengan mempertahankan defisit di bawah batas 3 persen sebagaimana ketentuan undang-undang.

DPR: Defisit Tetap Dijaga
Sementara itu, Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah menegaskan komitmen pemerintah dan DPR untuk tetap menjaga defisit APBN di bawah 3 persen dari PDB.
Menurutnya, komitmen tersebut penting untuk menjaga stabilitas fiskal nasional sekaligus memberikan sinyal positif bagi pasar dan investor.

“Batas defisit tetap harus dijaga agar kepercayaan pasar terhadap ekonomi Indonesia tetap kuat,” kata Said.

Ekonom Peringatkan Risiko
Di sisi lain, lembaga riset Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai wacana pelebaran defisit di atas 3 persen merupakan langkah berisiko.

Menurut Celios, kebijakan tersebut bisa menjadi sinyal bahwa ekonomi Indonesia tengah menghadapi tekanan serius bahkan berpotensi mengarah ke jurang resesi.

Celios juga mengingatkan bahwa pelebaran defisit bisa memicu berbagai konsekuensi ekonomi, mulai dari penurunan peringkat utang (downgrade rating) hingga pelemahan nilai tukar rupiah.

Alih-alih berkeliling meyakinkan lembaga pemeringkat global, Celios menyarankan agar Menteri Keuangan justru meyakinkan Presiden mengenai risiko pelebaran defisit tersebut.

Usulan Efisiensi Belanja
Sebagai alternatif, Celios menyarankan pemerintah melakukan penyesuaian pada sejumlah program belanja negara.

Beberapa di antaranya adalah penggeseran anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG), program Koperasi Desa Merah Putih, serta perampingan kabinet untuk menekan beban belanja negara.

Perdebatan mengenai batas defisit APBN ini menunjukkan tantangan besar yang dihadapi pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembiayaan pembangunan dan disiplin fiskal di tengah ketidakpastian ekonomi global.