Cipayung Plus Tekan Istana: Reformasi Polri Gagal, Kapolri harus Diganti

Foto: Ist

PEKANBARU, RANAHRIAU.COM– Aliansi Cipayung Plus Kota Pekanbaru melontarkan ultimatum terbuka kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Mereka menuntut evaluasi total dan pencopotan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dengan alasan krisis kepercayaan publik terhadap institusi Polri yang dinilai semakin mengkhawatirkan.

Dalam pernyataan sikap bersama GMKI, KAMMI, PMKRI, dan PC PMII Pekanbaru, mahasiswa menyebut kepemimpinan Polri saat ini berada dalam sorotan serius. Rentetan kasus yang mencoreng institusi, mulai dari dugaan keterlibatan oknum dalam narkotika, kekerasan aparat, hingga problem transparansi disebut sebagai indikator reformasi yang stagnan.

“Ini bukan sekadar kritik. Ini ultimatum moral dan politik. Presiden harus mengambil sikap tegas,” tegas Ketua GMKI Pekanbaru, Agustri Afrianto Sitompul.

Menurut Cipayung Plus, hampir lima tahun masa kepemimpinan Kapolri adalah periode yang cukup untuk menunjukkan arah pembenahan. Namun yang terlihat, kata mereka, justru krisis berulang yang menggerus legitimasi institusi.

Ketua PD KAMMI Pekanbaru menambahkan bahwa ketidakjelasan regulasi terkait masa jabatan Kapolri memperburuk situasi.
“Ambiguitas hukum tidak boleh menjadi tameng kekuasaan. Negara harus memberi kepastian,” ujarnya.

Ketua PMKRI Pekanbaru, Benedik Bonaventura Tarigan, menyebut momen ini sebagai titik penentuan.

“Jika evaluasi tidak dilakukan, maka publik akan menilai reformasi Polri hanyalah slogan,” katanya.

Sementara Ketua PC PMII Pekanbaru, Muhammad Arsyad, menyatakan bahwa mundur secara terhormat demi menjaga marwah institusi adalah pilihan yang lebih bermartabat daripada membiarkan krisis berlarut.

Ancaman Konsolidasi Nasional
Cipayung Plus Kota Pekanbaru menegaskan bahwa jika tuntutan ini diabaikan, mereka siap memperluas konsolidasi dan menggalang gerakan mahasiswa lintas daerah.

“Jika Presiden tidak bertindak, kami akan bertindak. Mahasiswa tidak akan tinggal diam ketika institusi penegak hukum kehilangan kepercayaan rakyat,” bunyi pernyataan tersebut.

Aliansi ini juga mendesak perombakan total Tim Percepatan Reformasi Polri agar diisi figur independen, kredibel, dan bebas kepentingan politik.

Bagi Cipayung Plus, yang dipertaruhkan bukan hanya jabatan Kapolri, melainkan legitimasi hukum dan wibawa negara.

“Reformasi Polri bukan pilihan. Ini keharusan. Dan jika negara ragu, mahasiswa akan memastikan suara rakyat tetap bergema,” tutup pernyataan itu.