APBN di Ujung Tanduk: Moodys Menyentil, Pemerintah masih Pede

Foto: Ist

RANAHRIAU.COM- Moody’s akhirnya melakukan hal yang selama ini hanya dibisikkan para ekonom: mengubah cara pandang terhadap Indonesia. Untuk pertama kalinya dalam 30 tahun, outlook rating Indonesia diturunkan menjadi negatif.

Bukan karena ekonomi kolaps, bukan pula karena krisis moneter, melainkan karena satu hal yang makin terasa pengelolaan fiskal yang kian berisiko dan kebijakan yang sulit ditebak arahnya.

Pemerintah tentu bisa berkata ini hanya “peringatan biasa”. Defisit masih di bawah 3% PDB, ekonomi tumbuh, inflasi terkendali. Di permukaan, semua tampak baik-baik saja. Tapi APBN tidak hidup di permukaan.

Belanja negara 2026 melonjak mendekati Rp 3.900 triliun, sementara hampir seperlima penerimaan negara habis hanya untuk membayar bunga utang. Belum cicilan pokok. Belum kewajiban jatuh tempo yang mendekati Rp 900 triliun. APBN hari ini lebih mirip mesin pembayaran utang ketimbang instrumen pembangunan.

Ironisnya, di tengah ruang fiskal yang makin sesak, pemerintah justru menambah daftar “program prioritas”. Dari makan bergizi gratis, gentengisasi, hingga menanggung utang proyek kereta cepat Whoosh. Semua dikemas dengan jargon mulia dan niat baik. Tapi APBN bukan panggung niat, melainkan buku besar yang kejam: setiap janji harus dibayar tunai atau berutang.

Ekonom sudah memberi saran klise tapi relevan rasionalisasi anggaran. Program yang mahal tapi tak tepat sasaran perlu dievaluasi. Termasuk yang berlabel prioritas. Namun di sinilah masalahnya: prioritas politik sering kali lebih sakral daripada logika fiskal.

Moody’s dan S&P membaca sinyal yang sama: pemerintah tampak lebih sibuk menjaga gengsi kebijakan ketimbang membangun disiplin anggaran jangka panjang. Defisit boleh dijaga di bawah 3%, tapi kualitas belanja dibiarkan memburuk. Ini seperti menahan napas di air dangkal terlihat aman, padahal kelelahan menumpuk.

Catatan ini bukan seruan panik. Tapi juga bukan tepuk tangan. Jika APBN terus dipaksa memikul semua ambisi tanpa evaluasi serius, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar angka defisit, melainkan kredibilitas fiskal negara.

Alarm sudah berbunyi. Pertanyaannya tinggal satu: apakah pemerintah akan mematikan alarmnya, atau mulai memadamkan apinya?