Catatan Redaksi: Jangan Main Tuduh di Tengah Luka Bencana

Foto: Ist

RANAHRIAU.COM- Dalam politik, manuver retoris dan “akrobat nalar” mungkin bagian dari permainan. Namun ketika yang berbicara adalah seorang presiden, setiap kata memiliki bobot kekuasaan dan konsekuensi politik yang jauh lebih besar.

Pernyataan Presiden Prabowo yang menyebut ada pihak yang senang melihat terjadinya bencana karena dapat dijadikan peluang menyerang pemerintah, bukan sekadar opini biasa. Ia berpotensi menggeser fokus publik dari substansi penanganan bencana ke arah kecurigaan politik.

Bencana adalah tragedi kemanusiaan. Ia menghadirkan duka, kehilangan, dan luka yang nyata. Secara naluriah, tak ada seorang pun yang menginginkan musibah menimpa dirinya, keluarganya, atau bangsanya. Menuduh adanya pihak yang “senang” atas bencana tanpa menyebut secara jelas siapa dan apa dasarnya, berisiko menciptakan stigma terhadap kritik yang sah dalam demokrasi.

Dalam negara demokratis, kritik terhadap pemerintah, terutama dalam situasi krisis bukanlah tindakan tidak loyal. Kritik justru menjadi instrumen koreksi agar penanganan lebih cepat, lebih tepat, dan lebih manusiawi. Jika ada penilaian bahwa pemerintah kurang maksimal merespons bencana, jawaban yang dibutuhkan publik adalah evaluasi dan perbaikan, bukan insinuasi.

Kekuasaan yang kuat bukanlah kekuasaan yang alergi terhadap kritik. Sebaliknya, ia adalah kekuasaan yang mampu membedakan antara serangan politik oportunistik dan kritik publik yang lahir dari kepedulian.

Di tengah bencana, yang dibutuhkan rakyat adalah kehadiran negara yang empatik, responsif, dan terbuka pada masukan. Narasi yang mempertajam polarisasi hanya akan memperlebar jarak antara pemerintah dan warga.

Presiden adalah simbol persatuan. Setiap pernyataan yang berpotensi menempatkan kritik sebagai ancaman patut dipertimbangkan ulang.

Sebab dalam demokrasi, cermin bukan untuk dibelah melainkan untuk bercermin.