Catatan Redaksi

Jokowi Menolak Wantimpres, Membaca arah Angin Kekuasaan

Foto: Ist, sumber : tribune

RANAHRIAU.COM- Penolakan Joko Widodo terhadap tawaran kursi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) disampaikan dengan gaya khasnya: sederhana, rendah hati, dan seolah tanpa ambisi. Ia memilih kembali menjadi “rakyat biasa” di Solo. Pernyataan ini terdengar wajar, bahkan patut dihormati, jika dilepaskan dari konteks politik yang sedang berjalan.

Masalahnya, konteks itu justru tak bisa diabaikan. Putra sulungnya kini menjabat wakil presiden, sementara ia sendiri baru saja menyatakan akan bekerja “mati-matian dan habis-habisan” membesarkan Partai Solidaritas Indonesia yang dipimpin putra bungsunya. Dalam situasi semacam ini, klaim menarik diri dari kekuasaan sulit dibaca sebagai pensiun politik.

Penolakan Wantimpres lebih tepat dipahami sebagai reposisi. Dalam politik, jabatan formal sering kali membatasi ruang gerak. Duduk di Wantimpres berarti berada dalam struktur resmi, tunduk pada protokol, dan menjadi bagian dari sorotan publik. Bagi seorang aktor politik berpengalaman seperti Jokowi, pengaruh justru lebih efektif ketika dijalankan tanpa jabatan.

Relasi Jokowi dan Prabowo selama ini kerap digambarkan sebagai “hopeng” sahabat karib yang saling percaya. Namun, jika relasi itu benar-benar simetris dan cair, penolakan terhadap posisi strategis di lingkar dalam kekuasaan tentu memunculkan pertanyaan. Apakah ini sekadar preferensi personal, atau isyarat untuk menjaga jarak politik?

Kemungkinan lainnya, Jokowi justru sedang menghindari posisi yang berpotensi mengurung manuvernya. Tanpa jabatan resmi, ia tetap memiliki akses, jaringan, dan pengaruh, baik melalui keluarga, partai, maupun loyalis lama. Dalam konfigurasi ini, peran informal bisa lebih menentukan daripada fungsi penasihat formal.

Relasi Jokowi–Prabowo sejak awal bukanlah persekutuan ideologis, melainkan kesepakatan politik yang saling menguntungkan. Prabowo memperoleh jalan menuju kekuasaan, sementara Jokowi mendapatkan jaminan kesinambungan agenda dan perlindungan atas warisan politiknya. Seperti semua kesepakatan politik, ia bertahan sejauh kepentingan masih sejalan.

Kini, kepentingan itu mulai bergerak pada orbit masing-masing. Jokowi terbuka mendukung penguatan PSI, sementara Prabowo menghadapi tuntutan konsolidasi kekuasaan dan pengelolaan agenda-agenda strategisnya sendiri. Dalam situasi ini, jarak bisa menjadi pilihan yang lebih rasional daripada kedekatan formal.

Penolakan terhadap Wantimpres mungkin bukan penolakan terhadap Prabowo secara personal, melainkan penolakan terhadap posisi yang terlalu mengikat. Ia bisa dibaca sebagai sinyal bahwa Jokowi memilih peran pengamat aktif—hadir, berpengaruh, tetapi tidak sepenuhnya terikat.

Dalam politik, sinyal semacam ini jarang kebetulan. Ia menandai perubahan fase dalam relasi kekuasaan. Apakah ini awal renggangnya “hopeng” politik, atau sekadar penyesuaian taktis, sepenuhnya bergantung pada bagaimana Prabowo meresponsnya.
Yang jelas, Jokowi tidak sedang mundur. Ia hanya memilih cara lain untuk tetap berada di dalam permainan.