Catatan Redaksi: Antara Optimisme Anggaran dan Kebocoran Tata Kelola

Foto: Ist

RANAHRIAU.COM- Perekonomian Indonesia hari ini bergerak di antara dua kutub yang saling bertarik: optimisme belanja besar dan kerapuhan tata kelola. Pemerintah mengklaim telah lepas dari “kutukan pertumbuhan 5 persen” dan mulai menggeser fokus dari kuantitas ke kualitas belanja. Di atas kertas, arah ini terdengar menjanjikan.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan jarak yang masih lebar antara pengumuman dan eksekusi. Percepatan pencairan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga puluhan triliun rupiah, serta groundbreaking proyek hilirisasi bernilai ratusan triliun, dilakukan bahkan ketika desain teknis dan mitra strategis belum sepenuhnya jelas. Kecepatan menjadi narasi utama, sementara ketepatan kerap tertinggal di belakang.

Pengalaman masa lalu mengajarkan bahwa belanja besar tanpa kesiapan institusional berisiko melahirkan inefisiensi, bahkan pemborosan. Seremoni groundbreaking dan klaim penyerapan anggaran memang membangun optimisme jangka pendek, tetapi tidak otomatis menjelma menjadi kapasitas produksi, nilai tambah, atau pertumbuhan berkelanjutan.

Di saat yang sama, kasus narkoba yang menyeret perwira tinggi kepolisian dan mandeknya pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset kembali mengingatkan bahwa kebocoran institusional masih menjadi “pajak tersembunyi” bagi ekonomi. Korupsi, penyalahgunaan kewenangan, dan lemahnya penegakan hukum menggerogoti efektivitas setiap rupiah belanja negara, seberapa pun besar angkanya.

Meski demikian, secercah harapan tetap ada. Jika belanja negara benar-benar mampu menggerakkan rantai pasok lokal, meningkatkan pendapatan petani dan pelaku usaha kecil, menjaga defisit fiskal di bawah 3 persen, serta menopang daya beli masyarakat melalui instrumen seperti THR, stabilitas makroekonomi masih bisa dipertahankan.

Tantangan utama kini terang-benderang: mengubah kecepatan menjadi ketepatan, dan seremoni menjadi produksi nyata. Tanpa perbaikan tata kelola dan konsistensi kebijakan, optimisme fiskal mudah berubah menjadi kekecewaan publik.

Di titik inilah kredibilitas ekonomi pemerintah dipertaruhkan, bukan pada seberapa besar anggaran diumumkan, melainkan pada seberapa nyata dampaknya dirasakan.