Musni Umar: Demokrasi Sulit Berjalan Ideal selama Rakyat Masih Miskin

Foto: Ist, Sumber : Net

JAKARTA, RANAHRIAU.COM- Pengamat sosial Musni Umar menilai demokrasi di Indonesia belum berjalan secara ideal karena masih tingginya angka kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Kondisi tersebut dinilai menjadi faktor utama suburnya praktik politik uang dalam setiap pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah (pilkada).

“Kalau kita melihat masyarakat kita, memang demokrasi ini tidak kompatibel untuk rakyat kita. Pendidikan rakyat kita rata-rata hanya sampai SMP, bahkan yang paling banyak hanya SD,” kata Musni dalam diskusi bertajuk Masa Depan Pilkada: antara Aspirasi Rakyat dan Penataan Sistem Politik di Jakarta Pusat, Jumat (13/2/2026).

Menurut Musni, sekitar 56 persen masyarakat Indonesia memiliki tingkat pendidikan maksimal SMP. Dengan kondisi tersebut, ia menilai pelaksanaan demokrasi menjadi rentan disusupi praktik transaksional.

Selain faktor pendidikan, Musni menyoroti kemiskinan sebagai persoalan krusial dalam demokrasi. Ia menilai tekanan ekonomi membuat masyarakat mudah tergoda politik uang.

“Kalau orang miskin, tentu mereka akan mencari tambahan penghasilan. Itu yang dimanfaatkan dalam proses politik. Maka kalau ingin menjalankan demokrasi dengan baik, rakyatnya harus dicerdaskan dan dimakmurkan,” ujarnya.

Musni menegaskan persoalan demokrasi tidak akan selesai hanya dengan memperdebatkan mekanisme pilkada, apakah dilakukan secara langsung atau melalui DPRD. Selama kemiskinan masih tinggi, politik uang akan tetap menjadi bagian dari proses pemilihan.

Ia menilai desain sistem pilkada perlu ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas, termasuk upaya menekan biaya politik dan memastikan tata kelola pemerintahan daerah tetap berjalan efektif tanpa mengorbankan prinsip demokrasi.

Pandangan serupa disampaikan pengamat politik dari Citra Institute, Yusak Farchan. Ia menilai mahalnya biaya pilkada juga berkaitan dengan desain pemerintahan daerah, khususnya posisi gubernur yang memiliki peran strategis sebagai wakil pemerintah pusat.

“Gubernur ini wakil pemerintah pusat. Mestinya harus satu garis kebijakan dengan presiden agar program pusat bisa berjalan efektif di daerah,” kata Yusak.

Sementara itu, Direktur Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, menilai wacana pilkada melalui DPRD perlu dikaji secara hati-hati. Menurutnya, mekanisme tersebut berpotensi memperbesar kekuasaan partai politik dalam menentukan kepala daerah.

Iwan menilai, dalam pilkada langsung saja, partai politik kerap mencalonkan keluarga atau orang-orang dekat. Jika pemilihan dilakukan melalui DPRD, praktik tersebut dikhawatirkan semakin mudah terjadi.

Ia juga menyoroti persoalan politik uang yang sudah terjadi sejak tahap awal pencalonan.

“Banyak calon kepala daerah mengeluarkan biaya besar untuk mendapatkan rekomendasi partai. Rekomendasi bukan lagi berdasarkan kompetensi, tapi kapasitas finansial. Dan biaya itu harus dibayar ketika mereka berkuasa,” kata Iwan.