Ledakan Kritik untuk PHR: Dua Nyawa Melayang, Dua kali pula Alarm Diabaikan

Foto: ist

DURI, RANAHRIAU.COM- Deru industri migas di Blok Rokan kembali memakan tumbal. Dan kali ini, sorotannya bukan sekadar soal kecelakaan kerja, tapi tentang dugaan kelalaian yang dianggap sistemik. Sekretaris Jenderal Satgas Inti Prabowo (SIP), Edison Marbun, meledakkan kritik keras terhadap PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) setelah dua insiden fatal terjadi hanya dalam rentang satu bulan—sebuah pola yang terlalu gelap untuk diabaikan.

Pada Senin (24/11), sebuah rig pemboran milik kontraktor PT Arthindo Utama (AU) roboh sekitar pukul 09.45 WIB di wilayah Duri. Menara baja setinggi puluhan meter itu ambruk, menghantam para pekerja yang sedang bertugas. Seorang pekerja AU tewas di lokasi. “Ini fatality, bukan kecelakaan ringan, dan ini bukan yang pertama,” tegas Edison dengan nada yang tak bisa disalahartikan.

Hanya sebulan sebelumnya, 24 Oktober 2025, seorang pekerja kontraktor juga tewas di Libo South Area PHR setelah kepalanya dihantam bucket excavator. Dua kematian dalam satu bulan. Dua sinyal bahaya yang, menurut Edison, “ditelan begitu saja tanpa perbaikan nyata.

Desak Dirut PHR Dicopot: “Presiden Prabowo Pasti Murka”

Bagi Edison Marbun, persoalan ini bukan lagi soal teknis operasional, tapi kegagalan manajerial. Ia secara terang-terangan meminta Direktur Utama Holding Migas (Danantara) untuk mencopot Direktur Utama PHR dan menggelar evaluasi total.

“Presiden Prabowo Subianto pasti akan murka jika mengetahui ada nyawa rakyat melayang akibat kelalaian pengawasan K3 oleh PHR,” ujarnya.

Nada Edison bukan sekadar kritik—ini ultimatum. Ia menilai bahwa PHR telah menunjukkan ketidakmampuan mengelola wilayah operasi yang luas dengan standar keselamatan yang layak. “Ini bukan kecelakaan yang tak terhindarkan, ini kegagalan pengawasan,” tegasnya.

Usulan Pemecahan Zona Pengawasan: ‘Wilayah Terlalu Luas, Nyawa Terlalu Murah’

Edison mengusulkan solusi yang ia sebut “mendesak dan tidak bisa ditawar”: memecah struktur pengawasan PHR menjadi dua zona—Zona 2 dan Zona 3.

Menurutnya, luasnya jangkauan kerja PHR hari ini membuat setiap lapisan pengawasan bekerja dalam kondisi kewalahan dan rawan melakukan kelalaian. Dampaknya: kecelakaan berulang, investigasi minim, dan korban terus berjatuhan.

“Seringnya terjadi kecelakaan kerja mulai dari pekerja yang tewas akibat excavator, rig yang patah, hingga cedera serius menunjukkan bahwa zona pengawasan hari ini terlalu besar dan tidak realistis,” tegasnya.

Ia mendesak Pertamina mempersempit zona dan menempatkan orang-orang yang kompeten, bukan sekadar mengisi struktur.

PHR Masih Bungkam

Hingga berita ini diturunkan, manajemen PHR belum memberikan keterangan resmi.

Tidak ada penjelasan soal investigasi internal, tidak ada pernyataan tanggung jawab, dan tidak ada roadmap perbaikan yang disampaikan ke publik.

Di tengah dua kematian yang menganga sebagai bukti, keheningan itu terdengar seperti pengabaian.

Pertanyaannya kini sederhana, namun pedas: Berapa banyak nyawa lagi yang harus melayang sebelum tata kelola keselamatan di Blok Rokan benar-benar dibenahi?