Kantor Disdik Riau Lumpuh Total paska digeledah KPK: Pelayanan Macet, Pejabat Hilang, Publik Murka

Foto: Ist

PEKANBARU, RANAHRIAU. COM- Pelayanan di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Riau mendadak mati total.

Dua pekan pasca penggeledahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kantor strategis yang seharusnya jadi jantung pelayanan publik itu mendadak sepi, dingin, dan tak berfungsi.

Puluhan guru yang datang untuk mengurus berbagai berkas penting hanya bisa gigit jari, pelayanan tersendat, pejabat tak terlihat, dan tak ada satu pun kepastian kapan aktivitas kembali normal.

Seorang praktisi hukum, Yuherman Lebonk, mengaku kesal berat karena berkali-kali mencoba menghubungi pejabat Disdik, namun tak satu pun yang merespons.

“Sudah beberapa kali coba hubungi pejabat di lingkungan Disdik, tapi susah semua. Alasannya keluar kota.” ujarnya, Senin (24/11/2025).

Keluhan itu tak berdiri sendiri. Dugaan hilangnya para pejabat dari medan pelayanan justru diperkuat oleh seorang ajudan kepala bidang di lingkungan Disdik Riau. Saat ditanya pewarta mengenai keberadaan pejabat yang dimaksud, jawabannya simpel namun menusuk:

“Masih di luar kota.”

Dua Minggu Pasca KPK Datang, Pelayanan K.O

Yuherman menegaskan bahwa kondisi lumpuhnya Disdik sudah berlangsung dua minggu sejak KPK melakukan penggeledahan.

“Iya, sudah dua minggu pasca KPK menggeledah kantor Disdik,” ujarnya, menyiratkan bahwa sejak hari itu, roda birokrasi seperti ditarik rem darurat.

Yuherman menilai kondisi ini bukan hanya memalukan, tetapi juga menghina publik yang menggantungkan nasib administrasi mereka pada kantor tersebut.

Desakan: Copot Pejabat yang Lari dari Tugas!

Yuherman menuntut tindakan tegas dari pimpinan daerah, khususnya Pelaksana Tugas Gubernur Riau. Ia menilai pejabat Disdik telah abai pada tugas utama Aparatur Sipil Negara: melayani masyarakat.

“Kami minta Plt Gubernur memberhentikan oknum-oknum pejabat dari jabatannya. ASN itu tugasnya melayani masyarakat, bukan menghilang.” tegas Yuherman. 

Publik Dirugikan, Kantor Sunyi, Kepastian Nol

Akibatnya, masyarakat yang membutuhkan layanan terbengkalai total. Guru-guru yang membawa berkas penting terpaksa pulang tanpa hasil. Tak ada pengumuman resmi. Tak ada timeline pemulihan pelayanan. Semuanya menggantung di udara.

Yang tersisa di kantor adalah kursi kosong, meja berdebu, dan jawaban standar:
“Pejabatnya ke luar kota.”

Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar yang menggigit: Apakah Disdik Riau benar-benar sedang bekerja atau justru melarikan diri dari tanggung jawab pasca penggeledahan KPK?

RanahRiau.com akan terus memantau dan mengungkap kelanjutan kasus ini.