Koordinasi Ambyar: BI, Kemendagri, dan Kemenkeu tak Kompak Soal dana Ratusan Triliun

Foto: Ist

JAKARTA, RANAHRIAU.COM- Sengkarut dana simpanan pemerintah daerah (Pemda) di bank kembali memanas. Alih-alih menyatukan data dan duduk bersama, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa justru membuat pernyataan yang mengejutkan publik: ia menolak ikut membahas perbedaan data antara Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Enggak. Bukan urusan saya itu. Biar aja BI yang ngumpulin data. Saya cuma pakai data Bank Sentral aja,” tegas Purbaya kepada wartawan, Kamis (23/10/2025).

Satu kalimat singkat yang menyalakan api polemik baru di tengah panasnya perdebatan soal ratusan triliun uang daerah yang ‘parkir’ di bank.

Kepala Daerah Protes, Purbaya Lempar ke BI: “Tanya Aja ke Sana!”

Pernyataan itu bukan tanpa sebab. Beberapa kepala daerah merasa angka dana mengendap yang disebut Kementerian Keuangan tidak sesuai fakta di lapangan.

Namun, bukannya menenangkan situasi, Purbaya justru menegaskan dirinya tak punya urusan dengan data tersebut. “Tanya aja ke BI. Itu kan data dari bank-bank mereka juga. Mereka nggak mungkin monitor semua account satu per satu,” katanya santai.

Sikap ini langsung menuai reaksi. Banyak pihak menilai pernyataan sang menteri seolah melepaskan tanggung jawab koordinasi antar-lembaga, padahal data itu digunakan oleh Kemenkeu sendiri dalam laporan fiskal.

Dana di Giro, Purbaya: “Rugi! Nanti Diperiksa BPK!”

Tak hanya bicara soal data, Purbaya juga menyindir kebijakan beberapa daerah, termasuk Pemprov Jawa Barat, yang menyimpan dana dalam bentuk giro — bukan deposito.
Menurutnya, langkah itu bukan hanya keliru, tapi juga merugikan daerah.

“Ada yang ngaku uangnya bukan di deposit, tapi di checking account. Checking account apa? Giro. Malah lebih rugi lagi. Bunganya lebih rendah kan? Kenapa di checking?” tegasnya.

Ia bahkan mengingatkan bahwa praktik semacam ini bisa mengundang sorotan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Pasti nanti akan diperiksa BPK itu,” ujarnya.

Pernyataan ini sontak menimbulkan spekulasi: apakah Purbaya sedang memperingatkan daerah, atau justru melempar bola panas ke lapangan lain?

Perang Data Antar-Lembaga: BI vs Kemendagri, Kemenkeu Jadi Penonton?

Polemik bermula dari perbedaan data mencolok antara BI dan Kemendagri. Berdasarkan catatan Bank Indonesia per 30 September 2025, total dana simpanan pemerintah daerah di perbankan mencapai Rp233,97 triliun.

Namun, Kemendagri hanya mencatat sekitar Rp215 triliun. Selisih hampir Rp19 triliun inilah yang membuat kepala daerah berang—dan publik bertanya-tanya: uang siapa yang sebenarnya mengendap di rekening-rekening itu?

Ironisnya, di tengah perbedaan angka dan saling bantah antar-lembaga, Menteri Keuangan justru memilih tidak ikut duduk bersama. Padahal, kementerian yang ia pimpin menjadi pihak yang paling sering mengutip data BI untuk menilai kinerja keuangan daerah.

Publik Bingung, Pemerintah Pusat Tak Kompak

Sikap Purbaya yang menyebut “bukan urusannya” dinilai banyak pengamat sebagai sinyal lemahnya koordinasi fiskal di tubuh pemerintah pusat. Sebagian menilai pernyataan itu kontraproduktif terhadap semangat transparansi dan sinergi antar-lembaga yang selama ini digembar-gemborkan pemerintah.

Kini, publik dibuat bingung: BI punya angka sendiri, Kemendagri punya data lain, dan Kemenkeu memilih diam. Sementara ratusan triliun uang daerah terus “parkir” di bank, tak mengalir untuk pembangunan.

Uang Daerah Tidur, Koordinasi Ambyar

Fenomena dana Pemda mengendap di perbankan bukan isu baru. Namun kali ini, perbedaan sikap antar-pejabat tinggi negara membuat persoalan kian kusut. Alih-alih mencari solusi bersama, setiap lembaga kini tampak berjalan sendiri-sendiri.

Pertanyaannya kini: Siapa yang bertanggung jawab mengawasi ratusan triliun uang rakyat itu?
Dan lebih penting lagi — mengapa seorang menteri keuangan memilih berkata, “Bukan urusan saya”?