Dua Nakhoda Ekonomi Kabinet Prabowo Beda Haluan: Purbaya vs Luhut, Siapa sebenarnya Berkuasa?

Foto: Ist, Sumber Foto : Politikal.ID

JAKARTA, RANAHRIAU.COM– Kabinet Merah Putih tengah diguncang isu panas. Dua sosok penting di jantung ekonomi pemerintahan Prabowo-Gibran — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan — dikabarkan berseteru diam-diam.

Isu “perang dingin” itu mencuat usai keduanya terlihat duduk berjauhan tanpa interaksi dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Senin (20/10). Potret tersebut memicu spekulasi: benarkah duet ekonomi ini tak lagi seirama?

Meski Purbaya buru-buru menepis isu, menyebut hubungannya dengan Luhut “baik-baik saja”, publik telanjur mencium aroma gesekan.

“Baik hubungan saya sama dia, nggak ada masalah,” kata Purbaya sambil tersenyum di Kompleks Parlemen.

“Kan jauh berapa kursi, masa ‘Pak Luhut, Pak Luhut’,” ujarnya, mencoba mencairkan suasana.

Namun di balik senyum itu, sejumlah perbedaan pandangan tajam di antara keduanya mulai terlihat — terutama terkait utang proyek kereta cepat Whoosh dan rencana pendirian Family Office.

Babak I: Utang Whoosh yang Bikin Panas

Ketegangan pertama bermula dari utang jumbo PT KCIC, operator proyek kereta cepat Jakarta–Bandung alias Whoosh. Purbaya dengan lantang menolak ide menjadikan utang proyek ini sebagai beban APBN. “Kalau pakai APBN agak lucu. Untungnya ke Danantara, susahnya ke kita,” sindirnya tajam.

Ia bahkan menuding Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia — yang juga dikelola orang-orang dekat Luhut — sebagai pihak yang harus bertanggung jawab. “Kalau sudah ambil dividen Rp80 triliun dari BUMN, ya ambil juga bebannya,” ujar Purbaya.

Di sisi lain, Luhut membalas dengan nada tinggi: “Whoosh itu tinggal restrukturisasi saja. Siapa yang minta APBN? Tak ada yang pernah minta APBN membayar utang Whoosh,” tegasnya.

Nada keras dua pejabat ekonomi ini menandai perang narasi yang makin sulit disembunyikan.

Babak II: Family Office, Ide Mewah yang Picu Badai

Pertarungan jilid dua muncul ketika Luhut kembali menghidupkan wacana Family Office, lembaga pengelola kekayaan swasta untuk menarik investor global. Purbaya, lagi-lagi, menolak.

“Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun saja. Saya enggak akan alihkan dana APBN ke sana,” tegasnya.

Bahkan, Purbaya menilai konsep Family Office belum jelas. “Saya belum ngerti konsepnya. Pak Luhut sering bicara, tapi saya belum lihat bentuknya,” katanya sinis.

Sementara Luhut membalas dengan gaya khasnya yang keras: “Ribut saja. Ditabrakin lagi Ketua DEN dengan Menteri Keuangan! Family Office itu enggak ada urusan sama APBN,” tukasnya.

Dua Arah Kebijakan, Satu Kabinet yang Retak?

Perbedaan pandangan dua tokoh ini menimbulkan pertanyaan serius: Apakah mesin ekonomi Kabinet Merah Putih mulai kehilangan kendali?

Luhut dikenal sebagai “arsitek ekonomi oligarki”, dengan jaringan investor global dan pengaruh besar di berbagai proyek strategis nasional. Sementara Purbaya, ekonom yang dikenal idealis dan berhitung tajam, berusaha menjaga agar keuangan negara tak dijadikan “ATM” proyek ambisius pemerintah.

Di tengah ambisi Prabowo mendorong pertumbuhan ekonomi 8 persen, benturan dua visi besar ini berpotensi mengguncang fondasi kebijakan fiskal.

Purbaya bicara kehati-hatian dan efisiensi. Luhut bicara percepatan dan investasi besar-besaran.
Keduanya punya logika masing-masing — tapi publik melihat satu hal: aroma perebutan kendali atas arah ekonomi nasional.

Kabinet Masih Harmonis, atau Hanya Panggung yang Rapi?

Meski keduanya menepis isu perseteruan, tanda-tanda friksi di tubuh tim ekonomi Prabowo tak bisa diabaikan. Di saat Presiden ingin stabilitas, dua jenderal ekonomi ini justru tampak berjalan di rel berbeda.

Apakah ini sekadar “beda pendapat sehat” — atau pertanda retaknya soliditas Kabinet Merah Putih dari dalam? Publik menunggu jawabannya. Untuk saat ini, satu hal pasti: badai ekonomi bukan hanya soal angka, tapi juga ego.