Purbaya Bongkar Kas Tidur Pemda

Dana Daerah Mengendap Triliunan di Bank!, Gubernur-Gubernur bereaksi Panas

Foto: Ist

JAKARTA, RANAHRIAU.COM- Drama panas antara pemerintah pusat dan daerah kembali mencuat.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menemukan ratusan triliun rupiah dana APBD daerah justru mengendap di bank, bukannya berputar untuk pembangunan.

Fakta ini langsung mengundang amarah sejumlah gubernur yang merasa dicap “menimbun uang rakyat” di tengah lesunya ekonomi.

Data resmi Kemenkeu mencatat hingga triwulan ketiga 2025, uang daerah yang belum dibelanjakan mencapai Rp234 triliun.

Dari angka fantastis itu, DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Kota Banjar Baru tercatat sebagai tiga besar provinsi dengan saldo mengendap tertinggi.

Dan yang paling membuat publik gerah: sebagian kepala daerah justru membantah keras temuan tersebut, seolah berlomba membersihkan nama di hadapan publik.

Jabar Tersulut, Dedi Mulyadi Serbu Jakarta

Dari Bandung, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjadi yang paling vokal melawan data Kemenkeu.
Ia bahkan terbang langsung ke Kemendagri, Jakarta Pusat, membawa dokumen keuangan untuk membantah angka Rp4,17 triliun yang disebut “mengendap di bank”.

“Itu bukan simpanan, tapi kas daerah yang terus digunakan untuk belanja pembangunan,” tegas Dedi dengan nada tinggi di hadapan wartawan, Rabu (22/10/2025).

Dedi bahkan menyebut belanja modal Jabar naik hampir 1000 persen, meski total anggarannya justru turun.
Ia menuding data Kemenkeu keliru karena berbeda dengan laporan Bank Indonesia (BI) yang menunjukkan sisa kas aktif hanya Rp2,6 triliun di Bank BJB. “Setiap hari datanya kami update ke Pak Mendagri,” imbuhnya tajam.

Purbaya Tak Gentar: “Itu Data BI, Bukan Karangan Kami”

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa tak tinggal diam. Ia menepis bantahan Dedi dan menegaskan bahwa semua data bersumber dari sistem monitoring Bank Indonesia.

“Saya bukan pegawai Pemda Jabar. Kalau mau periksa, silakan periksa sendiri. Itu data BI, bukan angka karangan,” ujar Purbaya di kantor pusat Kemenkeu, Selasa (21/10/2025).

Menurut Purbaya, lambatnya realisasi belanja daerah menjadi akar masalah. Banyak pemerintah daerah, katanya, lebih suka membiarkan uang mengendap di deposito dan giro, ketimbang segera dibelanjakan untuk rakyat.

Pramono Anung: “Betul 1000 Persen!”

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung justru mengakui data Kemenkeu. Dengan gaya santai, ia menyebut fenomena itu sebagai “ritual tahunan Pemprov”.

“Itu betul 1000 persen! Setiap akhir tahun memang dana melonjak karena pembayaran proyek dilakukan November–Desember,” ujarnya.

Pramono mengaku saldo Rp14,6 triliun di rekening kas DKI adalah bagian dari pola penganggaran tahunan yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Namun pengakuan itu justru membuat publik makin geram: mengapa uang rakyat dibiarkan ‘parkir’ sepanjang tahun sebelum akhirnya digelontorkan mendadak menjelang tutup buku?

Bobby Nasution Ikut Panas: “Saldo Kami Cuma Rp990 Miliar”

Dari Medan, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution pun menolak tudingan memiliki dana parkir Rp3,1 triliun. Ia menegaskan, rekening kas umum daerah (RKUD) Sumut di Bank Sumut hanya berisi Rp990 miliar.

“RKUD kita cuma satu, saldonya Rp990 miliar. Kalau ada data lain, mungkin salah input,” tegas Bobby.
“Yang sudah selesai segera kami bayarkan,” tambahnya.

Pusat Tekan Daerah: Uang Harus Bergerak!

Dalam rapat Pengendalian Inflasi Daerah di Kemendagri, Menkeu Purbaya menegaskan bahwa pemerintah pusat sudah menyalurkan anggaran secara cepat dan kini menunggu komitmen daerah agar uang itu benar-benar “bekerja untuk rakyat”. “Uang sudah kami turunkan, jangan dibiarkan tidur di bank,” kata Purbaya.

Daftar hitam Kemenkeu memuat 15 daerah dengan dana mengendap tertinggi, dari DKI Rp14,6 triliun hingga Jawa Tengah Rp1,9 triliun. Publik kini menanti tindak lanjut Presiden Prabowo — apakah akan menegur para kepala daerah, atau justru membela mereka dari sorotan tajam publik.

Pertanyaan Menggantung: Uang Siapa yang Tidur di Bank?,  Apakah uang rakyat benar-benar “mengalir untuk pembangunan”? Atau sekadar tertidur manis di deposito pemerintah daerah sambil menghasilkan bunga bagi segelintir orang?

Sementara rakyat menunggu jalan diperbaiki, rumah sakit dibangun, dan harga sembako turun — ratusan triliun rupiah uang publik justru nyaman beristirahat di rekening bank.