Duel Panas Menkeu vs Menteri ESDM: Data LPG 3 Kg bikin Ribut, Rakyat jadi Korban!

JAKARTA , RANAHRIAU.COM– Adu pernyataan panas antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia makin seru. Persoalannya bukan sepele: harga asli LPG 3 kg dan besaran subsidi pemerintah.

Semua bermula ketika Purbaya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI (30/9/2025) menyebut harga LPG 3 Kg sesungguhnya Rp42.750 per tabung, dengan subsidi pemerintah sebesar Rp30.000, sehingga masyarakat hanya bayar Rp12.750.

Namun, pernyataan itu langsung “diserang” oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang menuding Menkeu salah baca data.

Purbaya: “Angka dari staf saya, yakin nggak jauh beda”

Purbaya tetap kukuh. Dalam kunjungan ke Kudus (3/10/2025), ia menyebut angka itu hasil hitungan stafnya.

“Saya sedang pelajari. Mungkin Pak Bahlil betul, tapi nanti kita lihat. Yang jelas saya dapat angka dari hitungan staf saya,” ujar Purbaya.

Ia juga menyindir tudingan salah baca data. “Mungkin cara ngeliat datanya beda. Hitung-hitungannya bisa aja beda, tapi saya yakin besarannya sama juga,” katanya.

Bahkan Purbaya berkelakar, “Kalau salah hitung bisa nambah uang, ya saya terus aja salah hitung.”

Bahlil: “Menkeu baru, wajar salah baca”

Tak mau kalah, Bahlil balik menyindir Menkeu yang dianggap masih butuh penyesuaian. “Itu mungkin Menkeunya salah baca data. Biasalah, butuh adaptasi,” ujar Bahlil di Kantor BPH Migas, Jakarta Selatan (2/10/2025).

Menurutnya, data subsidi LPG 3 Kg masih dalam pematangan lewat Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikerjakan BPS bersama ESDM. “Jadi mungkin Pak Menkeu belum baca data yang benar,” cetusnya.

Tahun Depan Beli LPG 3 Kg Wajib Pakai NIK

Lebih jauh, Bahlil menegaskan mulai 2026, pembelian LPG 3 Kg akan pakai NIK agar subsidi tepat sasaran.

“Yang kaya nggak usah pakai LPG 3 kg lah. Desil 8, 9, 10 dengan kesadaran lah,” ucapnya di Istana Negara (25/8/2025).

Pertanyaan Menggantung

Publik kini bertanya-tanya: siapa sebenarnya yang pegang data valid? Apakah Menkeu yang mengandalkan hitungan staf, atau Menteri ESDM yang mengklaim sudah siapkan satu data nasional?

Sementara rakyat kecil hanya ingin satu kepastian: jangan sampai salah data menteri membuat harga LPG 3 Kg ikut meledak di dapur masyarakat!