Tolak Penjabat walikota Dropping Pusat, Prioritaskan Calon Aspirasi Rakyat

Tolak Penjabat walikota Dropping Pusat, Prioritaskan Calon Aspirasi Rakyat

Foto: Ist

RANAHRIAU.COM- Apabila benar Mendagri telah menunjuk Penjabat Walikota Pekanbaru dari staf di Kemendagri, Masyarakat Pekanbaru sangat menyesalkan keputusan tersebut.

Sebagaimana berita yang beredar di media online tentang penunjukan pejabat Kemendagri sebagai Penjabat Walikota Pekanbaru, telah memunculkan polemik di dalam masyarakat Kota Pekanbaru dan menjadi topik perbincangan heboh di berbagai platform medsos.

Muhammad Herwan, Wakil Sekjen Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau,  justru mempertanyakan untuk apa "Ruang Demokrasi" yang ditentukan dalam Permendagri Nomor : 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota, bahwa DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota dan Gubernur dapat mengusulkan Calon Penjabat Kepala Daerah jika pada praktiknya hampir semua usulan nama dari daerah tidak diprioritaskan dan dijadikan pertimbangan utama dalam penunjukan dan penetapan Penjabat Gubernur/Bupati/Walikota.

"Apalah artinya daerah bersusahpayah mengusulkan nama-nama calon Penjabat Gubernur/Bupati/Walikota jika pada akhirnya Pemerintah Pusat mengabaikan dan tidak menghargai sama sekali usulan nama-nama tersebut. Pemerintah Pusat hendaknya bertindak cermat, arif dan bijak dalam menunjuk dan menetapkan Penjabat Kepala Daerah, dengan memperhatikan secara khusus dan memberikan prioritas kepada usulan nama-nama calon dari daerah, agar tidak menimbulkan gejolak dalam masyarakat".

Menurut Herwan, yang juga Presidium KAMI Riau, "usulan nama-nama calon Penjabat Kepala Daerah oleh DPRD sebagai representasi suara dan aspirasi rakyat tentulah telah dijaring dan disaring secara cermat dan dengan pertimbangan yang arif dan bijak, terutama dalam konteks kepentingan pembangunan daerah dan kondusifitas kondisi sosial politik di daerah, serta akselerasi solusi persoalan di daerah."

"Jika memang benar Mendagri menunjuk Staf di Kemendagri sebagai Penjabat Walikota Pekanbaru,  walaupun belum ada bukti adanya salinan SK Mendagri, tentunya penunjukkan ini kuranglah bijak, mengingat DPRD Kota Pekanbaru berdasarkan musyawarah yang merupakan hasil kesepakatan dari pimpinan dan semua fraksi DPRD Kota Pekanbaru sudah mengusulkan Hambali Nanda  sebagai Calon Penjabat Walikota Pekanbaru, demikian juga Pj. Gubernur Riau telah mengusulkan 3 nama".

Kesepakatan DPRD Kota Pekanbaru, sebagaimana disebutkan dalam Surat DPRD Kota Pekanbaru Nomor : B.8001.13/DPRD-2/1505/2024 tanggal 25 Maret 2024 tentang Rekomendasi Usulan Persetujuan jabatan Penjabat Walikota Pekanbaru Sdr. Hambali Nanda. M., S.Sos., M.Si,  tentulah sudah dengan pertimbangan yang cermat dan kajian yang komptehensif, tidaklah dilakukan secara asal-asalan dan emosional semata. Sudah memperhatikan persyaratan dan kriteria serta proses dan mekanisme ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Pemerintah Pusat dalam hal ini Mendagri haruslah konsisten dengan regulasi yang dibuat oleh Pemerintah Pusat itu sendiri. Pemerintah Pusat patutlah  memahami aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. Bukankah memberikan kepercayaan kepada pejabat maupun staf pemerintahan di daerah selain untuk penguatan otonomi daerah adalah bentuk konkrit pembinaan dan proses regenerasi kepemimpinan di daerah yang juga merupakan tanggung jawab dari pemerintah pusat, khususnya Kemendagri.", pungkas Herwan.

Editor : RRMedia
Komentar Via Facebook :