PEKANBARU, RanahRiau.com - Guna memantau persiapan Pilkada serentak di Provinsi Riau tahun 2017, Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD/MPR) RI menggelar pertemuan, dengan agenda melihat persiapan akhir di detik-detik jelang pelaksanaan Pilkada 15 Februari besok.

Rapat tersebut diikuti bersama seluruh jajaran terkait pelaksanaan Pilkada. Mulai dari unsur Forkopimda Riau, Pekanbaru serta Kampar hadir disini. Antara lain Pemprov Riau, KPU Riau, KPU Kota Pekanbaru, KPU Kabupaten Kampar, Bawaslu Riau, Panwaslu Kota Pekanbaru dan Kampar, Disdukcapil Riau dan Pekanbaru, Kesbangpol Riau, Polda Riau.

Gubernur Riau diwakili Asisten I Setdaprov Riau, Ahmad Syah Harrofie menyampaikan sejumlah persiapan yang disusun Pemprov Riau, sejak tahapan Pilkada sampai kepada hari pencoblosan.

"ASN memang dianjurkan untuk bersikap netral. Tidak kita perbolehkan terlibat langsung dengan menjadi tim sukses, namun jika ingin berpartispasi dalam Pilkada, cukup ikut serta dalam kampanye dengan catatan tidak ikut mengajak untuk memilih salah satu Paslon," ujarnya saat membuka rapat yang digelar di ruang kenanga, Kantor Gubernur Riau, Senin (13/2/17).

Hambatan yang bersifat Politis, menurut Anggota DPD RI utusan Riau, Intsiawati Ayus, tidak bisa dihindari.

"Kendati begitu kami dari DPD RI ingin memastikan serta memantau sejauh mana hambatan yang terjadi. Dan lebihjauh lagi, kami akan membantu sesuai kapasitas yang diamanatkan," katanya.

Ketua KPU Kota Pekanbaru, Amiruddin Sajaya, menyatakan pihaknya sudah seratus peraen siap untuk menyelenggarakan Pilkada.

"Sesuai tahapan. Saat ini sedang masa tenang. Yang memasukkan surat suara, paku, tinta itu dari pihak PPS. Kami juga sudah mennargetkan partisipasi masyarakat minimal 75 persen. Kami maksimalkan terus dengan melibatkan Lurah, Camat dalam mensosialisasikan Pilkada ini," papar dia.

Ketua Bawaslu Riau, Edy Syarifuddin menyampaikan, di Kabupaten Kampar masih terpantau masih ada dibeberapa Desa, dengan catatan 1 Desa yang hanya memiliki 1 TPS. 

"Jadi kondisi seperti ini menurut saya tidak lagi dibentuk Panwas nya. Cukup melibatkan PPL dalam pengawasan," ujar dia.

"Di Kampar masih ada terdapat prajtek curang dengan bagi-bagi barang dan sembako. Namun untuk Kota Pekanbaru terbilang sportif, siap untuk fight," ulasnya.

Nurhamin, selaku Ketua KPU Riau, memastikan undangan C6 itu tidak digunakan oleh pemilih ganda.

Isu lain yang dibahas, soal Suket (surat keterangan) yang belakangan disebut sebagai sumber permasalahan, kare a dengan Suket, sesorang bisa memilih tanpa memiliki KTP terlebih dahulu.

Menurut Kadisdukcapil Pekanbaru, Burhanuddin, bukan hanya soal Pilkada. Suket awalnya sudah ada instruksi dari Mendagri, untuk mengatasi pengganti KTP yang belum ada. 

"Jadi Suket itu peruntukannya bukan untuk Pilkada saja. Bisa untuk urusan administrasi, kependudukan,kepolisian, imigrasi, dan hal lain bisa menggunakan Suket," jelasnya.

Meski begitu, terakhir kata dia, Suket dikeluarkan apabila sudah rekam dan data base di kependudukan. 

"Kalau hal itu belum ada, tentu kita tidak bisa menerbitkan Suket," tandasnya.