Status Terminal Pekanbaru Diturunkan Tipe C

Status Terminal Pekanbaru Diturunkan Tipe C

PEKANBARU, RanahRiau.com - Pemerintah Kota Pekanbaru, Provinsi Riau telah menurunkan status Terminal Bandar Raya Payung Sekaki (BRPS), sehingga hak pengelolaannya tidak diserahkan kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mulai Oktober tahun ini.

"Kita sendiri telah turunkan status terminal dari Tipe A menjadi Tipe C, dengan harapan pengelolaan BPRS tetap sama kita," kata Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Terminal BPRS Pekanbaru Bambang Armanto di Pekanbaru, Ahad.

Dia menjelaskan, surat penurunan status itu telah diserahkan kepada Kemenhub di bulan Maret 2016 dengan mengajukan beberapa alasan seperti pembangunan kawasan perkantoran seperti dinas perhubungan setempat yang saat ini masih menumpang di lahan milik provinsi.

Terminal BPRS dibangun pada lahan total seluas 27 hektare, tetapi yang terpakai baru hanya 7 hektare dengan pengelolaannya saat ini masih ditangan Pemko Pekanbaru melalui dinas perhubungan setempat.

Terminal tersebut dibangun menggantikan Terminal Mayang Terurai terletak di Jalan Tuanku Tambusai atau dahulu bernama Jalan Nangka dengan melayani trayek ke berbagai daerah seperti Pulau Sumatera meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh dan Pulau Jawa.

Saat ini terminal itu melayani Perusahaan Otobus (PO) sebanyak 38 PO bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), 14 PO bus diantaranya merupakan bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dari total terdaftar berjumlah 42 unit perusahaan.

"Pemko belum mau berikan pengelolaan terminal tersebut ke tangan pusat. Kita sudah layangkan surat, tapi sampai saat ini belum ada jawaban dari Kemenhub," ucap dia.

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan sebelumnya memastikan pengelolaan terminal Tipe A dan jembatan timbang berjumlah 120 unit di seluruh Indonesia akan diambil alih pemerintah pusat tahun ini.

"Mulai tahun ini, semua terminal tipe A dan jembatan timbang dari Sabang sampai Merauke dialihkan dari pemerintah daerah ke pusat, dalam hal ini Kemenhub. Jadi seluruh terminal tipe A, dan jembatan timbang akan dialihkan ke kita," ungkap Jonan.

Jonan berujar, rencana pengambilalihan pengelolaan tersebut di antara dengan alasan karena biaya operasional terminal tipe A seperti untuk perbaikan sarana dan prasarana serta manajemen rutin dinilai sangat besar.

Walau diambil, katanya, Kemenhub tetap melibatkan pemerintah daerah dalam mengelola terminal tipe A karena pemerintah daerah perlu sumber pendapatan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Sesuai undang-undang pengelolaan terminal tipe A satu, dua dan tiga langsung di bawah kementerian. Pemda tetap ikut mengelola, akan tetapi khusus kawasan komersial karena terkait dengan PAD," jelasnya. (Ant)

Editor : Abdul
Komentar Via Facebook :