Diduga Tak Sesuai Bestek, Proyek Optimalisasi IPA IKK Bengkalis Terindikasi Mark Up

Diduga Tak Sesuai Bestek, Proyek Optimalisasi IPA IKK Bengkalis Terindikasi Mark Up

Dewan pimpinan Daerah (DPD) LSM-Barisan Muda Indonesia (BASMI) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LSM Tim Operasional Penyelamat Aset Negara (TOPAN-RI), temukan dugaan adanya indikasi penyimpangan Optimalisasi IPA IKK Bengkalis.

BENGKALIS, RANAHRIAU.COM - Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Terubuk Kabupaten Bengkalis, mendapatkan bantuan pekerjaan proyek dari pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA), Instalasi Kota Kecamatan (IKK) Bengkalis, di Jalan Wonosari Timur, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, pada tahun 2019 silam kembali tersorot.

Pasalnya, pekerjaan proyek dari dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bengkalis, yang memakan anggaran lebih dari tiga miliar itu dinilai tidak sesuai dengan bestek.

Dari informasi dan data yang diperoleh, pekerjaan Optimalisasi IPA IKK Bengkalis, nomor kontrak 04-K/SP/KPA/PUPR-CK/X/2019, nilai kontrak sebesar Rp. 3.879.784.236,35, dikerjakan oleh Kontraktor Pelaksana CV. BANYU  MILI MUKTI dan Konsultan Pengawas PT. ABATA RENCANA KARYANUSA tahun anggaran 2019.

Dari hasil Investigasi dilapangan, 19 Maret 2020, dalam proses pelaksanaan pekerjaan optimalisasi IPA IKK tersebut, diduga tidak sesuai dengan Standarisasi (SNI) dan terindikasi tidak sesuai dengan spesifikasi teknis kerja yang direncanakan.

Berdasarkan surat nomor : 17/LP/KOALISI/DPD-LSM BASMI-TOPAN RI/RIAU/III/2020, perihal terkait laporan dugaan Mark Up dalam pekerjaan Optimalisasi IPA IKK Bengkalis.

Adapun dasar hukum, koalisi DPD LSM BASMI Dan TOPAN RI Kabupaten Bengkalis, menyurati atas Undang-undang sebagai berikut, 

- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik

-PP RI Nomor 43 Tahin 2018, perubahan kedua dari PP Tahin 2000, tentang tata cara peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

-UU Nomor 19 Tahun 2016, tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008, tentang informasi dan traksasi eletronik.

- UU jasa Kontruksi No 2 Tahun 2017 dan Perpres No 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa milik pemerintah.

- Surat edaran komisi informasi pusat RI Nomor 1 Tahun 2011rencana kerja dan anggaran kementrian/lembaga (RKA/L), setiap Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagai informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh badan publik.

Ketua DPD LSM TOPAN-RI Isnadi menukas, ada kejanggalan pada pekerjaan Optimalisasi IPA IKK, diantaranya ditemukan BAK Air 3,5 Meter dari pondasi diarah barat, panjang BAK Air 26,60 Meter, lebar BAK Air 10,60 Meter  dan tinggi BAK Air sebelah timur 2,90 Meter dari pondasi.

Demikian Hal itu disampaikannya kepada ranahriau.com, Kamis, (26/3/2020) di Bengkalis.

"Pada pekerjaan IPA IKK Bengkalis ini, diduga adanya penyimpangan dan kurangnya pengawasan dari Konsultan pengawas dilapangan, PPTK dan pihak yang terlibat," Cetusnya Lugas.

Dari investigasi dilapangan, Isnadi menyebut, tim koalisi DPD LSM TOPAN-RI dan DPD LSM BASMI telah menyurati secara tertulis ke KEJAKSAAN TINGGI (KEJATI) di Provinsi Riau Pekanbaru, agar proyek anggaran tahun 2019 ini ditindaklanjuti semestinya.

"Kita juga sudah surati Kejati, dan meminta agar proyek TA 2019 itu diselediki sebagaimana mestinya," Ungkap dia.

Disela itu juga, Ketua DPD LSM BASMI Kabupaten Bengkalis Arianto menuturkan, pekerjaan Optimalisasi IPA IKK diduga dikerjakan diatas pondasi yang telah dibangun pada tahun sebelumnya.

"Kondisi bangunan pekerjaan Optimalisasi IPA IKK khususnya pada pekerjaan inti (BAK) proses dan penyulingan air sudah retak-retak sehingga sangat menghawatirkan akan pecah dan hancur," ujar Arianto

Tidak hanya itu, Kata dia,  lantai pada pondasi sudah retak dan patah, sementara pada lantai tingkat kedua terjadi terkelupas, pemasangan atap pada bak air dimaksud terlihat tidak rapi.

"Dengan demikian, dugaan pekerjaan Optimalisasi IPA IKK Bengkalis, telah merugikan keuangan Negara, dan tidak sesuai dengan spek teknis pekerjaan yang tercantum dalam RAB dan gambar rencana kerja awal, sehingga menimbulkan Mark Up dalam pelaksanaannya," Tutupnya.
 

 

Editor : Eriz
Komentar Via Facebook :

BERITA TERKAIT :