E-Government Sebagai Solusinya

Untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Handal dan Terpercaya

Untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Handal dan Terpercaya

PEKANBARU, RanahRiau.com - Langkah penerapan Pemerintahan Elektronik atau Electronic Government (E-Government) sudah mulai dipakai pada beberapa Provinsi di Indonesia. Begitu pula dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Pemerintah Provinsi Riau telah menjalankan sistem elektronik dalam kegiatan pemerintahan (E-Government) sejak setahun lalu. Itu dilakukan sebagai tindak lanjut dari instruksi Presiden Joko Widodo untuk mengedepankan transparansi publik. 

Hal ini bertujuan meningkatkan efisiensi, kenyamanan, serta akseptabilitas yang lebih baik dari pelayanan publik. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Pelaksana Tugas Gubernur Riau (Plt Gubri) H Arsyadjuliandi Rachman beberapa waktu yang lalu kepada wartawan. Dikatakannya, Pemerintah akhir bulan atau awal bulan nanti akan mengundang badan yang mengelola E-Government di DKI Jakarta. 

"Mudah-mudahan kita bisa belajar banyak sehingga 2015 E-Government kita jalan. Sehingga kami pun mengontrol gampang dalam jalannya pemerintahan ini," tegasnya.

 "Tahun ini, seluruh SKPD se-Provinsi Riau sudah menerapkan E-Government," kata Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman dalam satu kesempatan di Pekanbaru beberapa waktu lalu.

Untuk diketahui, E-Goverment adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya. Mulai dari urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan.

E-government (e-gov) intinya adalah proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan secara lebih efisien. Karena itu, demikian Andi Rachman, ada dua hal utama dalam pengertian E-Government, salah satunya adalah penggunaan teknologi informasi seperti internet sebagai alat bantu.
 
"Mudah-mudahan kita bisa belajar banyak sehingga 2015 E-Government kita jalan. Sehingga kami pun mengontrol gampang dalam jalannya pemerintahan ini," tegasnya.
 
Selain dapat mempermudah pelayanan kepada masyarakat di seluruh SKPD Pemprov Riau, melalui E-Government pula diharapkan Andi Rahman, sapaan akrab Plt Gubri efisiensi dalam pelayanan publik dapat lebih berjalan baik.

Tidak sampai disana saja, lanjutnya, selaku pimpinan Plt Gubri juga mengakui dapat memetakan pegawai dalam penempatan pada SDM dan jabatan yang tepat. Sehingga tidak ada lagi, pejabat yang mahir di satu bidang namun ditempatkan di bidang lain.
 
"Tidak ada lagi istilah titipan, saudara atau lainnya. Namun lebih melihat kualitas SDM pejabat sesuai dengan skill-nya," tuturnya.

Rencana tersebut diakui Andi Rahman sedang dibahas dan didudukkan bersama. Ia berharap paling lama pada APBD-P 2015 mendatang dengan dukungan anggaran dan SDM berkompeten, E-Government di Pemprov Riau dapat diterapkan.

Akhir Tahun 2015 Seluruh SKPD Harus Terapkan E-Government.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau H Arsyadjuliandi Rachman menyatakan, jika akhir tahun 2015 ini, seluruh SKPD di Pemprov Riau sudah menerapkan sistim kegiatan pemerintahan secara elektronik (E-Government).
 
Sejauh ini, baru delapan SKPD yang menggunakan sistim ini. Hal ini dikatakan Plt Gubri, usai meluncurkan sistim E-Government di Kantor Gubernur Riau. Dikatakan, sistim ini diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang transparansi. 

"Kita berharap, akhir tahun ini semua SKPD sudah menerapkan E-Government,"katanya.
 
Plt Gubri mengakui, jika saat ini belum banyak SKPD yang menerapkan sistim kegiatan dengan menggunakan elektronik."Baru delapan SKPD,"terangnya.

Oleh karena itu, dia menginstruksikan kepada seluruh kepala SKPD untuk secepatnya dapat menetapkan sistim E-Government. Menurutnya, sistim ini sangat baik terutama dalam keterbukaan di bidang informasi publik.

E-Government Wujudkan Transparansi

Menurut dia, reformasi birokrasi yang dilatarbelakangi tuntutan terhadap terbentuknya sistem kepemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara lebih efektif, melahirkan inspirasi penyediaan data informasi dan media komunikasi yang transparan melalui E-Government.

Untuk diketahui, E-Goverment adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya. Mulai dari urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan.

E-government (e-gov) intinya adalah proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan secara lebih efisien. Karena itu, demikian Andi Rachman, ada dua hal utama dalam pengertian E-Government, salah satunya adalah penggunaan teknologi informasi seperti internet sebagai alat bantu.
 
Kemudian yang kedua menurut dia adalah tujuan pemanfaatannya, sehingga pemerintahan dapat  berjalan  lebih efisien. Ketersediaan  informasi yang transparan dan setiap saat dapat diakses oleh masyarakat, tentu akan membuat sistem pemerintahan lebih baik. 

Untuk diketahui pula, bahwa Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Instruksi Presiden No.3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan E-Government Indonesia. Itu kemudian ditindak lanjuti oleh Pemerintahan Presiden Jokowi. 
 
"Riau melalui Dinas Komunikasi dan Informatika telah menjalankan E-Government. Semua sistem pemerintahan termasuk berkaitan dengan keterbukaan informasi publik telah dijalankan," kata Andi Rachman.

Dengan sistem pelayanan modern ini, demikian Andi rachman, masyarakat bisa mendapatkan informasi yang tersedia selama 24 jam, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor.

"Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan," katanya.
 
Menurut dia, peningkatan hubungan antara pemeritah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum harus koneksi, tentunya dengan adanya keterbukaan atau transparansi yang diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik.

"Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari semua pihak," katanya lagi.
 
E-Government menurut Andi Rachman juga merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya.

"Sebagai contoh, data-data tentang sekolah; jumlah kelas, daya tampung murid, passing grade, dan sebagainya, dapat ditampilkan secara online dan digunakan oleh orang tua untuk memilih sekolah yang pas untuk anaknya. Atau ada pula informasi tentang luas sebuah pulau di Indonesia, jumlah penduduk suatu daerah, dapat diketahui tanpa harus datang ke daerah bersangkutan. Cukup memanfaatkan teknologi internet," katanya. 

Sistem pemerintahan modern ini juga dilaksanakan Pemprov Riau untuk membuat sistem pemerintahan lebih optimal dan tentunya lebih efisien. Sebagai contoh, koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui e-mail atau bahkan vidio conference.
 
 (Ket Foto: Plt Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman usai mengikuti Rapat Pemantapan E-Government bersama pejabat esselon II Pemprov Riau, beberapa waktu lalu.)
 
Mengedukasi Masyarakat.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau Yogi Getri mengatakan, peran kominfo ke depan tidak saja memberi layanan dan menyebaran informasi kepada publik, tapi juga mengedukasi masyarakat dan generasi muda bagaimana mampu memanfaat teknologi informasi secara cerdas.

"Sehingga generasi muda kita mampu bersaing di pasar global. Disamping itu kata Yogi Dinas Kominfo juga fokus untuk meningkatkan ketersediaan jaringan informasi komunikasi sampai ke pedesaan. Dengan cara inilah kita dapat meningkatkan sumber daya manusia yang siap dan mampu bersaing dengan negara lain didunia," katanya.

Makanya, lanjut dia, perlu adanya upaya peningkatkan akses masyarakat menuju birokrasi modern yang berbasis E-Government melalui program Diskominfo Provinsi Riau dan kabupaten/kota.
 
Berdasarkan penelusuran, penerapan E-Government oleh Pemprov Riau telah dijalankan dengan pemanfaatan teknologi informasi jejaringan internet. Semisal portal resmi pemda yakni riau.go.id yang menjaring seluruh informasi mulai dari tiap SKPD hingga pajak dan laporan kerusakan jalan dan infrastruktur.

Portal resmi ini juga memiliki kanal transparansi anggaran, produk hukum, hingga berbagai program kemasyarakat dan LPSE, bahkan termasuk informasi titik panas dalam upaya penanggulangan bencana kebakaran lahan dan kabut asap yang rutin terjadi di Riau.
 
E-Government juga membuat Pemprov Riau melalui Diskominfo menjaring informasi dari seluruh kabupaten/kota untuk kemudian disiarkan dalam webside yang dinamai; mediacenter.riau.go.id. Webside pemberitaan resmi ini bahkan telah menempati posisi sebagai penjaring informasi terbaik dan paling berkualitas di Indonesia. (Adv)

Editor : Abdul
Komentar Via Facebook :