Berikut ini hasil Entry Meeting Program Korsupgah

RanahRiau.com- Entry meeting program korsupgah di RIAU tgl 22-26 april 2019 bersama Gubernur Riau dan jajarannya, membahas:
Persiapan pelaksanaan kegiatan monev dari tanggal 22-26 April 2019

Opd yang hadir, untuk mempersiapkan data-data dan pejabat yang hadir dalam pelaksanaan monev:
Gubernur Riau
Asisten II & III
 Sekda Riau
Inspektur Prov Riau
Kepala Bappeda
Kepala BPKAD
Kepala BPSDM
Kepala BKD
Kadis Perindustrian
Kadis Pendidikan
Kadis Kesehatan
Kadis Perdagangan
Kadis PMPTSP
Kadis Perhubungan
Kadis Perkim
Kadis PUPR
Kadis Tapang Pertanian
Kadis ESDM
Karo Hukum
Karo Umum
Karo Tata Pemerintahan
Karo Perekonomian
Karo Organisasi
Karo Pembangunan
Karo HPK

Poin yang disampaikan KPK:
-    Mengingatkan kembali tentang komitmen terkait dengan program-program pencegahan korupsi dan berharap tidak ada lagi konfilik kepentingan dan upaya untuk melakukan tindak pidana korupsi.
-    Untuk program-program yang dilaksanakan tidak hanya bersifat formalitas tapi harus di check benar implementasinya.
- KPK dalam rangkaian kegiatan ini akan melakukan program terintegrasi dengan melibatkan beberapa tim di KPK
 -Pemprov agar menyiapkan data dan pejabat terkait untuk hadir pada tiap tahapan monev
-  Selain lokus pemprov, kegiatan monev  pada minggu ini juga dilakukan di kota dumai,kab rokan hilir,kota pekanbaru, kab pelalawan.
-Penekanan program korsup di tahun 2019, selain 8 program regular lanjutan 2018, ada 7 program yg hrs  fokus tahun ini, yaitu: Program Optimalisasi Penerimaan daerah, Pembenahan Aset Daerah, Penguatan Tata Kelola BUMD (terutama sektor perbankan/keuangan), Pengelolaan SDM pemda, Insersi Pendidikan Antikorupsi pada jenjang dikdasmen dan Diklat Pemda, Optimalisasi Peran Komite Advokasi Daerah, serta Penyelesaian permasalahan sektor sumber daya alam.

Tanggapan Gubernur:
Dalam 2 bulan sejak dilantik sbg gubernur, telah melakukan serangkaian tugas dan menemukan beberapa hal yang perlu dicermati dan dilakukan perbaikan:
-    Perencanaan dan Penganggaran APBD, dengan melakukan efisiensi terkait dengan anggaran
-    Sedang menyusun RPJMD 2019-2024 dan RKPD
-    PBJ : sudah membuat satu unit sendiri yaitu Biro Pengadaan Barang dan Jasa
-    PTSP (perijinan-perijinan yang akan dipusatkan di PTSP)
-    Terkait Apip akan diperkuat tenaga P2UPD untuk penguatan tenaga dibidang pemeriksaan
-    Penguatan APIP untuk membantu inspektorat untuk perbantuan di daerah-daerah
-    Pembenahan Aset Daerah: ada beberapa permasalahan yang cukup rumit untuk di konsultasikan dengan KPK
-    Aset Mobil yang tidak cukup efisien untuk bisa di lelang
-    BUMD, terutama terkait Bank Riau Kepri, permasalahannya terutama: habisnya masa jabatan Dirut, kurangnya direktur dan komisaris di BRK.  Audit kinerja jg mnjd bagian dr program yg akan dilakukan
-    Dari Omubdsman ada temuan pungutan-pungutan yang dilakukan dalam pengelolaan sekolah dan Pemprov akan melakukan pembenahan terkait hal tersebut.
-permasalahan terdapatnya perkebunan sawit yg beroperasi di kawasan hutan
 
Hasil meeting :
1.    Semua Dinas terkait dimintakan untuk menyiapkan data dan pejabat terkait dalam rangkaian kegiatan korsupgah di Riau.
2.    Mempersiapkan laporan pelaksanaan program sesuai dengan focus perbaikan di Pemrov Riau
3.    Terkait tata kelola sekolah, Gubernur meminta untuk dilakukan sosialisasi oleh KPK terkait permsalahan yang ada.
4. Diskusi lebih lanjut dg Asdatun Kejati terkait permasalahan aset di pemprov riau dg fasilitasi KPK spy segera bisa diambil keputusan
--

Saat ini sedang berlangsung koordinasi dg asdatun,menghadirkan asdatun kejati riau,kpk,sekda,kabiro hukum,kepala bidang aset BPKAD, asisten 3, Kadis LHK

Reporter : Abidah/Rilis