Rapat Kerja Triparti Bahas Perppu Nomor 1 dan 2

Sah, Pilkada Kembali Ketangan Rakyat, Setelah Hak Di DPRD Dicabut

Sah, Pilkada Kembali Ketangan Rakyat, Setelah Hak Di DPRD Dicabut

Gedung DPR RI

JAKARTA, RanahRiau - Proses pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) nomor 1 dan 2 tahun 2014, tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sudah memasuki babak baru. Setelah dilakukannya rapat kerja pada Jum'at (16/1) lalu, saat ini Komisi II DPR RI kembali mengadakan Rapat Kerja yang agendanya adalah mendengarkan keterangan dari Pemerintah (Mendagri & MenkumHAM) dan DPD RI.

Ada tiga agenda rapat kerja Triparti (DPR, DPD dan Pemerintah, red) yang dilaksanakan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/1/15). Diantaranya yakni mendengarkan pendapat akhir mini fraksi, DPD dan Pemerintah, kemudian mengambil keputusan akhir dan yang terakhir menandatangani keputusan akhir rapat kerja komisi.

Raker tersebut seakan membawa angin segar bagi masyarakat. Pasalnya, semua Fraksi di DPR lalu DPD dan Pemerintah menyetujui Perppu tersebut. Artinya hak Pilkada yang semula ada ditangan DPRD kini dicabut, dan dikembalikan ke tangan rakyat.

Namun begitu, Fraksi dari Partai PDI P meminta adanya berbagai perbaikan dan penyempurnaan dan memandang perlu ada Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pengganti UU Pilkada.

"Penetapan RUU persetujuan PerppU nomor 1 dan 2 tahun 2014 Golkar memandang hal ini sangat perlu dan pembahasan ini dilakukan agar ada penguatan NKRI dan tujuan-tujuan Negara. Maka berdasarkan kajian, Golkar mengharapkan ada keadilan dalam pembahasan ini," kata Agung Budiantoro dari Fraksi Partai Golkar.

Sedangkan dari Fraksi Partai Gerindra, mengusulkan adanya RUU perubahan Perrpu tersebut. Serta karena masih memiliki kekurangan, Gerindra memandang perlu adanya revisi lagi.

Sementara Fraksi Partai Demokrat dan Partai PKB, menerima untuk disetujui Perppu ini kemudian setuju untuk di Undang-undangkan.

"PAN memandang saat ini tidak ada kondisi yang mendesak, dan jika disetujui apa lembaga yang akan melaksanakan Pilkada, sementara berdasarkan Putusan MK Pilkada bukan merupakan Rezim Pemilihan Umum," ujar Sukiman, dari Fraksi Partai PAN.

Maka selanjutnya proses Perppu tinggal lagi dilanjutkan kepembahasan tingkat 2 dan pengesahan pada (18/2/15) mendatang. (RanahRiau/Tim)

Editor : Aditiawarman
Komentar Via Facebook :