Dewan Sayangkan Pemprov yang tak mampu capai target PAD 2018
Pekanbaru, RanahRiau.com- Wakil rakyat di DPRD Riau sebut, pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terlihat bodoh karena tidak bisa mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2018 sebesar Rp500 miliar seperti yang diinginkan anggota dewan. Pemprov hanya menyanggupi diangka Rp106 miliar.
"Alangkah bodohnya mereka (Pemprov, red), ketika mereka disuruh meningkatkan PAD, mereka menyatakan tak sanggup, padahal ini untuk rakyat," kata Suhardiman Amby, anggota DPRD Riau dari Partai Hanura kepada wartawan, Selasa (29/08/17).
Selaku anggota dewan, ia sangat menyayangkan hal ini. Sikap Pemprov seperti ini tidak sama ketika disuruh Mendagri untuk membayar hutang kepada kontraktor yang dengan melakukan berbagai cara, Pemprov menyanggupinya.
"Ini kan ironis sekali walaupun kita tak bisa juga paksanakan mereka. Makanya dari awal kita ingatkan, jangan lakukan mutasi tiap sebentar, akhirnya cita-cita awal dilanjutkan oleh orang baru, dimulai lagi dari nol, ya susahlah kalau seperti itu terus," ungkapnya.
Lebih lanjut Sekretaris Komisi III ini mengatakan, banyak potensi PAD yang peluangnya masih bisa digarap dan dimanfaatkan. Seperti, potensi kendaraan pajak bormotor, yang seharusnya bisa dinaikkan lebih tinggi lagi tanpa mengambil angka standar pendapatan yang biasanya.
"Caranya ya dengan menjemput bola dan melakukan inovasi serta mempermudah pembayaran pajak kendaraan bermotor. Pajak air dan permukaan, pajak perusahaan punya potensi juga. Kalau itu dimaksimalkan, kita bisa dapat triliunan rupiah dari sana," jelasnya.
Kemudian ia menyebut, Sekdaprov Riau dalam hal ini terkesan jalan sendiri tanpa ada melakukan koordinasi dengan jajarannya, khususnya dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau.
"Harusnya, Sekda panggil Bapenda, suruh hitung dengan jelas, berapa potensi pendapatan kita, berapa yang tertagih, berada dana bagi hasil, dan lainnya, itu harus dihitung secara benar. Saya lihat Sekda jalan sendiri, jangan sibuk pula berpolitik, fokus pada masalah pemerintahan yang berjalan saat ini," tutupnya.
(RiauTerkini.com)
"Alangkah bodohnya mereka (Pemprov, red), ketika mereka disuruh meningkatkan PAD, mereka menyatakan tak sanggup, padahal ini untuk rakyat," kata Suhardiman Amby, anggota DPRD Riau dari Partai Hanura kepada wartawan, Selasa (29/08/17).
Selaku anggota dewan, ia sangat menyayangkan hal ini. Sikap Pemprov seperti ini tidak sama ketika disuruh Mendagri untuk membayar hutang kepada kontraktor yang dengan melakukan berbagai cara, Pemprov menyanggupinya.
"Ini kan ironis sekali walaupun kita tak bisa juga paksanakan mereka. Makanya dari awal kita ingatkan, jangan lakukan mutasi tiap sebentar, akhirnya cita-cita awal dilanjutkan oleh orang baru, dimulai lagi dari nol, ya susahlah kalau seperti itu terus," ungkapnya.
Lebih lanjut Sekretaris Komisi III ini mengatakan, banyak potensi PAD yang peluangnya masih bisa digarap dan dimanfaatkan. Seperti, potensi kendaraan pajak bormotor, yang seharusnya bisa dinaikkan lebih tinggi lagi tanpa mengambil angka standar pendapatan yang biasanya.
"Caranya ya dengan menjemput bola dan melakukan inovasi serta mempermudah pembayaran pajak kendaraan bermotor. Pajak air dan permukaan, pajak perusahaan punya potensi juga. Kalau itu dimaksimalkan, kita bisa dapat triliunan rupiah dari sana," jelasnya.
Kemudian ia menyebut, Sekdaprov Riau dalam hal ini terkesan jalan sendiri tanpa ada melakukan koordinasi dengan jajarannya, khususnya dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau.
"Harusnya, Sekda panggil Bapenda, suruh hitung dengan jelas, berapa potensi pendapatan kita, berapa yang tertagih, berada dana bagi hasil, dan lainnya, itu harus dihitung secara benar. Saya lihat Sekda jalan sendiri, jangan sibuk pula berpolitik, fokus pada masalah pemerintahan yang berjalan saat ini," tutupnya.
(RiauTerkini.com)
Komentar Via Facebook :