Ramai-Ramai Tolak Wacana Pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo
Foto: Ist, Sumber : Net, Media Indonesia
BANTEN, RANAHRIAU.COM- Wacana pemindahan sebagian populasi badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, menuai penolakan dari berbagai pihak.
Penolakan datang mulai dari Pemerintah Provinsi Banten, Kesultanan Banten, masyarakat Pandeglang, organisasi mahasiswa hingga kelompok pemerhati lingkungan. Mereka meminta pemerintah tidak terburu-buru mengambil keputusan sebelum dilakukan kajian ilmiah yang komprehensif dan transparan.
Wacana translokasi tersebut sebelumnya disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo dalam forum COP31 di Antalya, Turki. Gagasan itu disebut sebagai salah satu opsi untuk mengurangi risiko terhadap populasi badak Jawa yang menghadapi ancaman bencana di kawasan Ujung Kulon.
Namun, rencana tersebut justru memunculkan kekhawatiran baru. Sejumlah pihak mempertanyakan apakah pemindahan ke habitat baru benar-benar lebih aman dibandingkan memperkuat perlindungan badak Jawa di habitat alaminya.
Pemprov Banten Keberatan
Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah secara terbuka menyatakan keberatan terhadap wacana tersebut.
Menurutnya, badak Jawa bukan hanya satwa langka, tetapi juga bagian dari identitas dan kekayaan alam Banten. Ia bahkan berencana meminta penjelasan langsung kepada pengelola Taman Nasional Ujung Kulon mengenai alasan munculnya wacana pemindahan tersebut.
Dimyati juga mempertanyakan apakah rencana pemindahan tersebut berkaitan dengan persoalan pengelolaan dan perlindungan habitat badak Jawa di Ujung Kulon.
Pemerintah Provinsi Banten, kata dia, lebih mendorong agar Ujung Kulon diperkuat sebagai kawasan konservasi dan pusat perlindungan badak Jawa.
Kesultanan Banten Surati Presiden
Penolakan juga datang dari Kesultanan Banten.
Kesultanan Banten bahkan mengirimkan surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto. Surat bernomor 021/Pres-TN/KB/XI/2026 itu ditandatangani Sultan ke-18 Banten, Sultan Syarief Muhammad Ash-Shafiuddin.
Dalam surat tersebut, Kesultanan Banten menyatakan tidak setuju terhadap rencana pemindahan sebagian populasi badak bercula satu dari TNUK ke Alas Purwo.
Kesultanan menilai badak Jawa telah menjadi bagian dari identitas, sejarah dan kebanggaan masyarakat Banten. Selain itu, pemindahan ke habitat baru dinilai memiliki risiko ekologis yang perlu diperhitungkan secara serius.
Mahasiswa dan Masyarakat Ikut Menolak
Gelombang penolakan juga datang dari kelompok mahasiswa.
Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Banten meminta pemerintah tidak menjadikan translokasi sebagai jalan pintas untuk menyelesaikan persoalan konservasi badak Jawa.
Ketua GMNI Banten Endang Kurnia menilai badak Jawa memiliki keterikatan ekologis yang sangat erat dengan habitat alaminya di Ujung Kulon.
Menurutnya, setiap kebijakan mengenai satwa yang terancam punah tersebut harus berdasarkan kajian ilmiah mendalam, transparan, serta melibatkan para ahli konservasi dan masyarakat sekitar.
Penolakan serupa juga disampaikan masyarakat Pandeglang. Mereka menilai badak Jawa dan Ujung Kulon merupakan dua hal yang sulit dipisahkan karena kawasan tersebut merupakan habitat alami satwa langka tersebut sekaligus bagian dari identitas masyarakat setempat.
Bukan Sekadar Memindahkan Satwa
Perdebatan mengenai rencana translokasi ini pada akhirnya tidak hanya menyangkut pemindahan sejumlah ekor badak dari satu kawasan ke kawasan lain.
Persoalan yang lebih besar adalah bagaimana memastikan keselamatan spesies yang populasinya sangat terbatas tanpa menghilangkan fungsi ekologis habitat alaminya.
Ujung Kulon selama ini dikenal sebagai habitat alami terakhir badak Jawa. Karena itu, sejumlah pihak menilai langkah pertama yang seharusnya dilakukan adalah memperkuat perlindungan habitat, mitigasi risiko bencana, pengawasan kawasan dan program konservasi di Ujung Kulon.
Di sisi lain, pemerintah masih menyebut pemindahan tersebut sebagai sebuah gagasan yang sedang dipertimbangkan dan belum menjadi keputusan final. Kementerian Kehutanan juga belum menetapkan jadwal pelaksanaan translokasi.
Dengan demikian, polemik tersebut masih terbuka untuk dikaji. Pemerintah dituntut memastikan setiap kebijakan benar-benar berorientasi pada keselamatan badak Jawa, bukan sekadar memindahkan persoalan dari satu kawasan ke kawasan lainnya.


Komentar Via Facebook :