Catatan Redaksi

Muktamar NU Usai, Kekuasaan Jangan Menjadi Tujuan, Rakyat Harus Tetap Menjadi Orientasi

Foto: Ist

JOMBANG, RANAHRIAU.COM- Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama telah berakhir. Lima hari perhelatan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, menghasilkan kepemimpinan baru untuk masa khidmah 2026–2031.

KH Miftachul Akhyar kembali dipercaya sebagai Rais Aam PBNU, sementara KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin terpilih sebagai Ketua Umum PBNU.

Presiden Prabowo Subianto hadir menutup Muktamar. Sebelumnya, Presiden juga hadir membuka Muktamar pada 27 Agustus. Kehadiran Presiden dalam pembukaan sekaligus penutupan menjadi salah satu catatan penting dalam Muktamar kali ini.

Namun bagi kami, Muktamar tidak seharusnya berhenti pada siapa yang terpilih, siapa yang kalah, siapa yang hadir, atau siapa yang memberikan pidato.

Muktamar justru baru benar-benar dimulai ketika para muktamirin kembali ke tengah masyarakat.

Sebab persoalan terbesar NU hari ini bukan kekurangan sejarah.

NU memiliki sejarah yang panjang.

Bukan pula kekurangan massa.

NU memiliki jutaan warga dan jaringan sosial yang luas.

Yang menjadi pertanyaan adalah: seberapa jauh kekuatan sosial sebesar NU mampu diterjemahkan menjadi perubahan konkret bagi kehidupan rakyat?

Ketika NU Berhadapan dengan Kekuasaan

Kehadiran Presiden Prabowo dalam pembukaan sekaligus penutupan Muktamar memperlihatkan betapa pentingnya hubungan NU dengan negara.

Hubungan tersebut tentu bukan sesuatu yang harus dicurigai secara apriori.

NU dan pemerintah memang perlu bekerja sama dalam membangun bangsa.

Tetapi kerja sama tidak boleh berubah menjadi ketergantungan.

Di sinilah independensi moral NU diuji.

NU harus mampu berdiri di samping pemerintah ketika kebijakan negara berpihak kepada rakyat.

Tetapi NU juga harus mampu berdiri di depan pemerintah ketika rakyat membutuhkan perlindungan.

Dan pada saat tertentu, NU bahkan harus berani berdiri berseberangan dengan kebijakan pemerintah apabila kebijakan tersebut melahirkan ketidakadilan.

Kedekatan dengan kekuasaan tidak boleh dibayar dengan hilangnya daya kritis.

Sebab NU bukan partai politik.

NU adalah organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang memiliki tanggung jawab moral jauh lebih besar daripada sekadar memenangkan kontestasi politik.

Jangan Sampai Rakyat Hanya Menjadi Objek Ceramah

Kita harus jujur mengatakan bahwa masyarakat hari ini tidak hanya membutuhkan nasihat tentang kesabaran.

Rakyat membutuhkan pekerjaan.

Petani membutuhkan tanah dan kepastian hidup.

Nelayan membutuhkan laut yang tidak dirampas kepentingan modal besar.

Buruh membutuhkan upah yang layak.

Pedagang kecil membutuhkan akses modal dan pasar.

Santri membutuhkan pendidikan berkualitas.

Generasi muda membutuhkan masa depan.

Masyarakat miskin membutuhkan negara yang hadir bukan hanya ketika pemilu tiba.

Karena itu, konsep khidmah harus diterjemahkan lebih konkret.

Jika tema Muktamar adalah “Menjaga Marwah, Memperkaya Khidmah untuk Kemaslahatan Bangsa”, maka ukuran keberhasilannya bukan seberapa megah Muktamar berlangsung.

Ukuran keberhasilannya adalah apakah lima tahun mendatang warga kecil merasakan perubahan.

Tema tersebut secara resmi memang menempatkan kemaslahatan bangsa sebagai tujuan akhir dari pengabdian NU.

NU dan Ekonomi Rakyat

Salah satu pekerjaan rumah terbesar NU adalah ekonomi.

NU memiliki potensi ekonomi yang luar biasa besar.

Pesantren, koperasi, sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, lembaga zakat, wakaf, UMKM, jaringan pengusaha Nahdliyin dan jutaan warga merupakan modal sosial yang sangat besar.

Tetapi kekuatan tersebut harus diarahkan agar tidak sekadar menjadi mesin ekonomi segelintir kelompok.

Ekonomi NU harus mampu membangun kemandirian ekonomi warga.

Di sinilah gagasan ekonomi kerakyatan menemukan relevansinya.

Koperasi harus diperkuat.

UMKM warga harus dibantu naik kelas.

Pesantren harus menjadi pusat pemberdayaan ekonomi.

Zakat dan wakaf harus dikelola secara produktif.

Anak muda Nahdliyin harus diberi akses terhadap teknologi, pendidikan dan modal.

Dengan begitu, khidmah bukan hanya berbentuk bantuan sesaat, tetapi menciptakan kemampuan masyarakat untuk berdiri dengan kekuatannya sendiri.

Kritik Sosial Bukan Bentuk Permusuhan

Dalam perspektif sosial-demokrasi, keberadaan organisasi masyarakat yang kuat justru penting untuk mengimbangi konsentrasi kekuasaan ekonomi dan politik.

Negara membutuhkan masyarakat sipil yang kuat.

Pemerintah membutuhkan kritik.

Dan rakyat membutuhkan organisasi yang mampu menyuarakan kepentingannya.

Karena itu, kritik terhadap pemerintah bukan berarti anti-pemerintah.

Mengkritik kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat bukan berarti memusuhi negara.

Sebaliknya, kritik yang sehat merupakan bagian dari upaya menjaga demokrasi agar tidak hanya menjadi ritual lima tahunan.

NU memiliki modal sejarah untuk memainkan peran tersebut.

Tetapi modal sejarah harus disertai keberanian moral.

Setelah Muktamar, Jangan Ada Lagi Politik Faksi

Muktamar telah menghasilkan pemenang.

Kini saatnya mengakhiri politik faksi.

Yang berbeda pilihan harus dirangkul.

Yang kalah harus dihormati.

Yang menang harus menanggalkan euforia kemenangan.

Sebab organisasi sebesar NU tidak boleh terjebak dalam pertarungan internal yang menghabiskan energi.

Energi NU seharusnya digunakan untuk menghadapi persoalan yang jauh lebih besar: kemiskinan, ketimpangan, krisis lingkungan, pengangguran, pendidikan, kesehatan, perkembangan teknologi dan masa depan generasi muda.

Jangan sampai energi habis untuk berebut posisi, sementara rakyat menunggu solusi.

Presiden Datang dan Pergi, NU Harus Tetap Berdiri

Presiden Prabowo telah datang ke Tambakberas.

Pidato penutupan telah disampaikan.

Muktamar telah ditutup.

Presiden akan kembali menjalankan pemerintahan.

Tetapi NU akan tetap hidup bersama rakyat.

Karena itu, hubungan NU dengan kekuasaan harus ditempatkan dalam perspektif yang lebih panjang daripada umur sebuah pemerintahan.

Presiden berganti.

Kabinet berganti.

Kekuasaan berganti.

Tetapi rakyat tetap ada.

Dan NU akan tetap berada di tengah masyarakat.

Maka keberpihakan NU seharusnya bukan kepada siapa yang sedang berkuasa.

Keberpihakan NU harus kepada kemaslahatan rakyat dan masa depan bangsa.

Kepada Rais Aam dan Ketua Umum PBNU

Kepada KH Miftachul Akhyar dan KH Abdul Hakim Mahfudz, RanahRiau.com menyampaikan harapan sederhana:

Jadikan lima tahun mendatang sebagai periode konsolidasi khidmah, bukan konsolidasi kekuasaan.

Jadikan pesantren sebagai pusat peradaban.

Jadikan ekonomi warga sebagai prioritas.

Jadikan pendidikan sebagai investasi utama.

Jadikan lingkungan hidup sebagai bagian dari perjuangan keagamaan.

Jadikan kritik sebagai sahabat.

Dan jangan pernah kehilangan keberanian untuk mengatakan tidak kepada kebijakan yang merugikan rakyat.

Sebab ukuran kebesaran NU bukan hanya jumlah warga Nahdliyin.

Bukan pula banyaknya pejabat yang hadir dalam kegiatan NU.

Bukan banyaknya elite yang duduk dalam struktur.

Ukuran kebesaran NU adalah seberapa besar keberadaannya dirasakan oleh mereka yang paling lemah.

Muktamar Boleh Ditutup, Perjuangan Tidak

Muktamar ke-35 telah selesai.

Kepemimpinan baru telah lahir.

Presiden telah menutup perhelatan tersebut.

Kini tidak ada lagi alasan untuk terus berkutat pada kontestasi.

Saatnya bekerja.

Saatnya kembali ke pesantren.

Kembali ke desa.

Kembali ke masyarakat.

Kembali mendengar suara buruh, petani, nelayan, pedagang kecil, santri dan anak-anak muda.

Karena pada akhirnya, organisasi keagamaan sebesar NU tidak akan dikenang hanya karena siapa yang pernah menjadi ketua umumnya.

NU akan dikenang karena apa yang pernah diperjuangkannya untuk manusia.

Muktamar boleh berakhir. Kekuasaan boleh berganti. Tetapi khidmah kepada rakyat tidak boleh berhenti.

— Redaksi RanahRiau.com