FKPMR Tetapkan Sejumlah Agenda Strategis, Perjuangkan DBH Migas hingga Hak Masyarakat atas Sawit PKH

Foto: Ist

PEKANBARU, RANAHRIAU.COM- Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) menetapkan sejumlah keputusan dan agenda strategis dalam Rapat Pengurus Lengkap yang digelar di Aula Lantai 3 Kampus Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI), Jumat (13/11/2026).

Rapat tersebut dipimpin langsung Ketua FKPMR, H. Raja Mambang Mit. Sejumlah persoalan strategis yang menyangkut kepentingan masyarakat dan masa depan Provinsi Riau menjadi pembahasan utama dalam pertemuan tersebut.

Mulai dari perjuangan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dan Transfer Keuangan Daerah (TKD), hak masyarakat atas kebun sawit yang berasal dari kawasan Pelepasan Kawasan Hutan (PKH), pengembalian tanah ulayat, hingga desakan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Mafia BBM.

Dalam rapat tersebut, FKPMR juga menyetujui pemberlakuan iuran anggota sesuai Peraturan Organisasi (PO) FKPMR tentang Iuran Anggota.

Salah satu keputusan penting lainnya adalah mendorong pelembagaan konsep Tali Berpilin Tiga yang melibatkan FKPMR, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Riau, dan Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Provinsi Riau.

Ketiga lembaga tersebut diharapkan memiliki wadah kerja sama permanen dengan landasan hukum yang jelas melalui Peraturan Daerah (Perda).

Untuk merealisasikan gagasan tersebut, FKPMR menyepakati pembentukan tim perumus yang melibatkan unsur ketiga lembaga dengan koordinator Prof. Junaidi.

Selain itu, rapat juga mengusulkan agar para Gubernur Riau pada masa kepemimpinannya masing-masing dapat dilibatkan sebagai bagian dari Majelis Kehormatan FKPMR.

Usulan tersebut dimaksudkan sebagai bentuk penghormatan terhadap para mantan kepala daerah sekaligus menghimpun pengalaman, pemikiran, dan kontribusi mereka untuk memberikan masukan strategis bagi organisasi dan pembangunan Riau ke depan.

Bentuk Tim Perjuangan DBH Migas dan TKD

Dalam rangka memperkuat perjuangan kepentingan fiskal daerah, FKPMR membentuk Tim Kerja untuk mengoordinasikan perjuangan masyarakat Riau terkait DBH Migas dan TKD.

Tim ini dikoordinasikan oleh Muhammad Herwan. Pembentukan tim tersebut diharapkan mampu mengonsolidasikan berbagai kekuatan dan aspirasi masyarakat dalam memperjuangkan hak serta keadilan fiskal bagi Provinsi Riau.

Perjuangkan 20 Persen Hasil Sawit PKH dan Pengembalian Tanah Ulayat

Persoalan pengelolaan kebun sawit yang berasal dari kawasan Pelepasan Kawasan Hutan (PKH) dan dikelola Agrinas juga menjadi perhatian serius FKPMR.

Dalam keputusan rapat, FKPMR menegaskan bahwa masyarakat Riau harus memperjuangkan hak memperoleh bagian hasil sebesar 20 persen dari pengelolaan kebun sawit tersebut.

Tidak hanya menyangkut pembagian hasil ekonomi, FKPMR juga mendorong pengembalian hak tanah ulayat masyarakat pada lahan yang berkaitan dengan pengelolaan kebun sawit dimaksud.

Untuk mengawal perjuangan tersebut, FKPMR membentuk Tim Perjuangan Hak Masyarakat terhadap Kebun Sawit PKH dengan koordinator H. Asri Auzar.

Pembentukan tim ini diharapkan menjadi instrumen perjuangan yang mampu mengawal kepentingan masyarakat, khususnya terkait hak ekonomi dan penguasaan tanah ulayat.

Desak Pemprov Riau Bentuk Satgas Mafia BBM

FKPMR juga mendesak Pemerintah Provinsi Riau agar segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Mafia BBM.

Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat pengawasan terhadap tata kelola dan distribusi bahan bakar minyak di Riau, sekaligus mencegah praktik penyimpangan yang berpotensi merugikan masyarakat.

FKPMR berharap pemerintah daerah mengambil langkah konkret melalui koordinasi lintas sektor agar distribusi BBM berlangsung secara transparan, tertib, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Bentuk Tim Dinamika Sosial Masyarakat

Dalam bidang sosial kemasyarakatan, rapat juga menyepakati pembentukan Tim Dinamika Sosial Masyarakat FKPMR.

Tim tersebut dikoordinasikan oleh Hj. Embung Megasari dan Hj. Ade Hartati.

Tim ini bertugas mencermati, memetakan, serta mengkaji berbagai perkembangan dan persoalan sosial yang terjadi di tengah masyarakat Riau. Hasil kajian diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi FKPMR dalam menentukan sikap dan langkah organisasi.

Seluruh Tim Diberi Waktu Satu Minggu

Untuk memastikan seluruh keputusan segera ditindaklanjuti, rapat memberikan waktu satu minggu kepada masing-masing tim untuk menyusun struktur organisasi, menetapkan personel, serta merumuskan tugas dan langkah kerja.

Dengan sejumlah keputusan tersebut, FKPMR berupaya memperkuat peran kelembagaan dalam mengawal berbagai persoalan strategis Riau.

Mulai dari keadilan fiskal melalui DBH Migas dan TKD, perjuangan hak masyarakat atas pengelolaan sumber daya alam, perlindungan tanah ulayat, pengawasan distribusi BBM, hingga penguatan sinergi kelembagaan melalui konsep Tali Berpilin Tiga.

Rapat Pengurus Lengkap ini sekaligus menjadi momentum konsolidasi FKPMR untuk memastikan berbagai aspirasi masyarakat Riau dapat diperjuangkan melalui langkah yang lebih terorganisasi, terukur, dan berkelanjutan.