Surya Paloh Buka Opsi Pemakzulan Gibran: Jika Syarat Terpenuhi, Jalankan Saja

Foto: Ist

JAKARTA, RANAHRIAU.COM- Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh membuka kemungkinan proses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dilakukan apabila seluruh persyaratan konstitusional telah terpenuhi dan tidak ada alternatif penyelesaian lain.

Pernyataan tersebut disampaikan Surya Paloh saat menanggapi menguatnya wacana pemakzulan Gibran di tengah polemik mengenai dokumen penyetaraan pendidikan yang berkaitan dengan Wakil Presiden.

“Kalau semua persyaratan sudah terpenuhi, tidak ada jalan lain lagi,” ujar Surya Paloh di Jakarta, Minggu (8/11/2026), sebagaimana diberitakan CNN Indonesia.

Surya menegaskan, jika mekanisme pemakzulan memang menjadi satu-satunya jalan yang tersedia setelah seluruh persyaratan terpenuhi, maka proses tersebut dapat dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.

Namun, Ketua Umum NasDem itu tidak menyambut wacana pemakzulan tersebut dengan kegembiraan. Sebaliknya, ia mengaku prihatin dan menyebut situasi tersebut sebagai sesuatu yang menyedihkan bagi bangsa Indonesia.

Menurut Surya, Presiden Prabowo Subianto dan Gibran merupakan pasangan yang memperoleh mandat rakyat melalui Pemilu 2024 untuk menjalankan pemerintahan hingga 2029.

“Ini kan pasangan presiden dan calon presiden yang bersama-sama, sebagian besar rakyat Indonesia memberikan amanah kepercayaan untuk melanjutkan kepemimpinan mereka sampai batas pemilu berikutnya 2029,” katanya.

Dinilai Tragis

Surya juga menyebut wacana pemakzulan Gibran sebagai situasi yang tragis. Menurut dia, persoalan tersebut muncul ketika Presiden dan Wakil Presiden masih aktif menjalankan pemerintahan.

“Presiden masih aktif, Wakil Presiden masih aktif, tiba-tiba Wakil Presiden ada rencana pemakzulan. Nah, ini bagi saya, jujur saya katakan, tragis. Dan ini bukan yang kita harapkan,” ujar Surya.

Meski demikian, Surya menegaskan bahwa jika seluruh persyaratan telah terpenuhi dan pemakzulan benar-benar menjadi satu-satunya alternatif penyelesaian, maka mekanisme tersebut harus dijalankan.

“Kalau memang itu sebagai satu-satunya alternatif penyelesaian, ya jalankan saja. Kalau ada alternatif lain, boleh kita pikir-pikir,” kata Surya.

NasDem Belum Nyatakan Dukungan Pemakzulan

Pernyataan Surya Paloh tersebut belum dapat dimaknai sebagai keputusan resmi Partai NasDem untuk mengusulkan atau mendukung pemakzulan Gibran.

Sebelumnya, Bendahara Umum DPP Partai NasDem Ahmad Sahroni menyatakan tidak ada arahan dari Surya Paloh kepada kader NasDem untuk mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden. Ia juga menyebut surat usulan pemakzulan yang mengatasnamakan kader NasDem sebagai informasi hoaks.

Dengan demikian, posisi Surya Paloh saat ini lebih tepat dipahami sebagai membuka ruang bagi proses konstitusional apabila seluruh syarat terpenuhi dan tidak terdapat alternatif lain, sembari tetap menyayangkan munculnya polemik yang berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan.

Wacana pemakzulan Gibran sendiri menguat setelah muncul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang menjadi perhatian publik terkait dokumen pendidikan Wakil Presiden. Namun, putusan tersebut tidak secara otomatis memberhentikan Gibran dari jabatan Wakil Presiden. Proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden tetap harus mengikuti mekanisme konstitusional yang berlaku.