Perjuangan Hak Marhaban Berlanjut, Istri dan Dua Anak Tempuh Jalur DPRD Riau

Foto: Ist

MERANTI, RANAHRIAU.COM- Perjuangan keluarga mendiang Marhaban untuk memperoleh hak-haknya sebagai pekerja kembali bergulir. Setelah sang pekerja PT Panca Mulia Mixindo Abadi atau Panca Beton meninggal dunia saat masih memperjuangkan haknya, istri dan dua anaknya kini melanjutkan perjuangan tersebut melalui pendampingan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) ICMI Wilayah Riau.

Nama Marhaban sebelumnya sempat menjadi perhatian publik setelah kasusnya diberitakan pada 14 Juli 2025. Ia merupakan pekerja yang telah mengabdi selama lebih dari 14 tahun di perusahaan tersebut sebelum mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) ketika sedang menderita sakit kronis atau berkepanjangan.

Persoalan yang diperjuangkannya antara lain terkait hak pesangon, pembayaran upah selama sakit, prosedur PHK, hingga pembayaran lembur.

Namun, perjuangan itu harus terhenti ketika Marhaban meninggal dunia pada 14 Maret 2026, bertepatan dengan 24 Ramadan 1447 Hijriah di Pekanbaru. Jenazahnya kemudian dimakamkan di kampung halamannya, Harjosari, Desa Lemang, Kecamatan Rangsang Barat, Kepulauan Meranti.

Kini, perjuangan tersebut dilanjutkan oleh keluarganya.

Dibawa ke Meja DPRD Riau

Persoalan itu akhirnya mendapat perhatian Komisi V DPRD Provinsi Riau melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar pada Ahad (8/11/2026).

Rapat berlangsung pukul 12.30 hingga 13.40 WIB dan dipimpin langsung Ketua Komisi V DPRD Riau, H. Indra Gunawan, Ph.D., didampingi anggota Komisi V Syafarudin Iput dan Agus Triansyah.

RDP menghadirkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, Roni Rakhmat, SSTP, M.Si., serta pihak PT Panca Mulia Mixindo Abadi yang diwakili HR Manager Rizka Yulia LY.

Dari pihak keluarga hadir istri almarhum, Noprianti, bersama dua anaknya yang masih kecil. Keluarga didampingi Ketua LBH ICMI Wilayah Riau, Advokat Ilham Muhammad Yasir, S.H., LL.M., bersama Advokat Romsani Siregar, S.H., M.H., Advokat Syawaluddin Nainggolan, S.H., Advokat Alkabani Sahrizal, S.H., serta mantan HR Manager perusahaan, Ir. Zafroellah Mayanoellah.

Dalam forum tersebut, LBH ICMI membeberkan sejumlah dugaan persoalan ketenagakerjaan yang dinilai perlu diperiksa lebih lanjut.

Di antaranya terkait prosedur pemanggilan dan PHK, penghentian pembayaran upah selama masa sakit, tidak dibayarkannya pesangon, hingga pembayaran upah lembur yang dinilai tidak sesuai ketentuan.

LBH ICMI bahkan meminta agar dugaan pelanggaran tersebut dilihat tidak hanya dari aspek perselisihan hubungan industrial, tetapi juga kemungkinan adanya unsur pidana ketenagakerjaan.

Sakit Berat, Tetap Dipanggil Perusahaan

Ketua LBH ICMI Wilayah Riau, Ilham Muhammad Yasir, mengatakan persoalan PHK Marhaban patut diperiksa secara menyeluruh karena kondisi kesehatan almarhum disebut telah diketahui perusahaan.

Menurut Ilham, Marhaban menderita penyakit serius dan harus menjalani cuci darah secara rutin.

"Almarhum harus menjalani cuci darah setiap seminggu dua kali, yaitu di hari Rabu dan Sabtu. Bahkan, saat panggilan pertama, almarhum drop dan harus dirawat inap," ujar Ilham dalam RDP.

Ia menjelaskan, komunikasi antara keluarga Marhaban dan pihak perusahaan sebenarnya berlangsung cukup intensif.

Istri almarhum disebut berulang kali menyampaikan kondisi kesehatan suaminya kepada pihak HRD, termasuk ketika Marhaban tidak dapat memenuhi panggilan pertama dan kedua perusahaan yang diterbitkan pada 13 dan 16 Mei 2025.

Keterangan tersebut diperkuat Advokat Romsani Siregar.

Menurut Romsani, pihak perusahaan bahkan pernah mengetahui langsung kondisi Marhaban karena HR Manager sempat menjenguk almarhum ketika menjalani perawatan di rumah sakit.

"Bahkan, perusahaan melalui HR Manager sempat menjenguk ke rumah sakit saat almarhum dirawat," ujar Romsani.

Mantan HR Manager Ungkap Persoalan Pesangon

Keterangan lain yang cukup menarik perhatian datang dari mantan HR Manager PT Panca Mulia Mixindo Abadi, Ir. Zafroellah Mayanoellah.

Di hadapan forum RDP, ia mengaku pernah memberikan catatan kepada perusahaan agar hak-hak Marhaban dibayarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Untuk pesangon, saya sudah sampaikan ke perusahaan harus dibayarkan sesuai ketentuan, yaitu dua kali pesangon," papar Zafroellah.

Ia mengaku terkejut setelah mengetahui Marhaban kemudian di-PHK tanpa menerima pesangon dengan alasan mangkir dari panggilan perusahaan.

Padahal, menurutnya, kondisi sakit berat yang dialami Marhaban telah diketahui pihak perusahaan.

Persoalkan Prosedur PHK

Ilham juga mempersoalkan prosedur PHK yang dilakukan perusahaan.

Setelah menerima SK PHK tertanggal 23 Juni 2025, LBH ICMI mendampingi Marhaban mengadukan persoalan tersebut kepada Bagian Pengawasan Disnakertrans Provinsi Riau pada 27 Juni 2025.

Menurut LBH ICMI, terdapat dua persoalan utama yang perlu diperiksa.

Pertama, dugaan pelanggaran prosedur PHK karena perusahaan tetap menggunakan alasan mangkir meskipun terdapat pemberitahuan mengenai kondisi sakit, komunikasi antara keluarga dengan HRD, serta penjelasan tertulis dari almarhum.

LBH ICMI juga mempertanyakan surat panggilan terakhir tertanggal 20 Juni 2025 yang memberikan tenggang waktu lima hari kerja, sementara SK PHK disebut telah diterbitkan pada 23 Juni 2025.

Kedua, terkait dugaan penghentian sebagian pembayaran upah pada bulan ke-13 dan ke-14 masa sakit.

Dengan gaji pokok sebesar Rp3.680.000, LBH ICMI menyebut terdapat hak sebesar Rp920.000 per bulan yang menurut mereka seharusnya dibayarkan.

"Ini kejam dan keterlaluan, tidak mempertimbangkan rasa kemanusiaan. Almarhum sedang sakit berat, hak upahnya dihentikan, kemudian di-PHK tanpa pesangon. Padahal masa kerjanya lebih dari 14 tahun," tegas Ilham.

Upah Lembur Juga Dipersoalkan

Tak hanya soal PHK dan pesangon, LBH ICMI juga mempersoalkan pembayaran upah lembur selama Marhaban bekerja.

Menurut Ilham, almarhum kerap diminta melakukan pekerjaan lembur. Namun, pembayaran yang diterima disebut hanya Rp50.000 dan masih dipotong uang makan Rp20.000.

"Setiap lembur hanya dibayarkan Rp50 ribu, dipotong uang makan Rp20 ribu. Ini yang juga akan kami mintakan kepada perusahaan," ujarnya.

Disnaker Siap Tindak Lanjuti

Kepala Disnakertrans Provinsi Riau, Roni Rakhmat, mengatakan pihaknya telah menerima pengaduan terkait persoalan tersebut sejak lama.

Setelah Marhaban meninggal dunia pada 14 Maret 2026, Disnaker kembali memfasilitasi pertemuan antara ahli waris dan perusahaan pada 23 April 2026.

Namun, pertemuan tersebut belum menghasilkan kesepakatan.

"Pengaduan di Disnaker sudah cukup lama, sudah setahun yang lalu. Terakhir kami pernah memanggil para pihak karena pelapor, dalam hal ini almarhum, sudah meninggal dunia sejak 14 Maret 2026. Pada 23 April 2026, kami pernah memfasilitasi pertemuan, tetapi tidak terpenuhi kesepakatan," kata Roni.

Meski demikian, ia memastikan persoalan tersebut akan menjadi perhatian Disnakertrans Riau.

Roni meminta pihak keluarga melalui LBH ICMI kembali berkoordinasi dengan Disnaker pada Senin mendatang.

"Karena ini kan ranah pengaduannya ke pengawasan. Jika harus kami tindak lanjuti ke tahapan selanjutnya, kami akan proses," tegasnya.

Ketua Komisi V Minta Diselesaikan

Ketua Komisi V DPRD Riau, Dr. H. Indra Gunawan, mendorong agar persoalan tersebut terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya secara kekeluargaan.

Ia meminta Disnaker ikut memfasilitasi dan memantau perkembangan komunikasi antara keluarga almarhum dengan perusahaan.

"Sebenarnya, ini jumlah angkanya tak terlalu besar. Kecillah bagi perusahaan Panca Beton. Coba didudukkan balik dengan pimpinan perusahaan, dan sampaikan salam saya ke pimpinan Panca Beton ya," kata Indra Gunawan kepada perwakilan perusahaan.

Sementara itu, HR Manager PT Panca Mulia Mixindo Abadi, Rizka Yulia LY, menyatakan perusahaan pada prinsipnya terbuka untuk berkomunikasi dengan keluarga almarhum.

"Tapi dari pihak keluarga almarhum belum pernah ada menyampaikan keinginannya," ujar Rizka.

Bukan Sekadar Soal Uang

Bagi keluarga Marhaban, perjuangan tersebut kini bukan lagi sekadar tentang persoalan nominal.

Ada hak seorang pekerja yang telah mengabdikan sebagian besar masa produktifnya kepada perusahaan dan meninggalkan seorang istri serta dua anak yang masih kecil.

LBH ICMI berharap pertemuan lanjutan dengan Disnakertrans Provinsi Riau tidak berhenti pada upaya mempertemukan para pihak, tetapi juga dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap berbagai dugaan pelanggaran yang disampaikan dalam RDP.

"Perjuangan ini bukan semata-mata persoalan nominal uang, melainkan upaya memastikan hak seorang pekerja yang telah mengabdikan lebih dari 14 tahun masa kerjanya tidak hilang begitu saja setelah ia meninggal dunia," tutur Syawaluddin Nainggolan.

Perjuangan Marhaban memang telah berakhir bersama kepergiannya. Namun bagi istri dan dua anaknya, perjuangan untuk mendapatkan kepastian atas hak yang ditinggalkan sang ayah masih terus berjalan.

Kini bola berada di tangan para pihak terkait untuk memastikan persoalan tersebut mendapat penyelesaian yang adil, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.