Polemik Ijazah Gibran, Komisi X DPR Minta Pemerintah Benahi Tata Kelola Pendidikan

Foto: Ist

JAKARTA, RANAHRIAU.COM – Polemik surat keterangan penyetaraan ijazah pendidikan tingkat SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi perhatian. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, meminta pemerintah menjadikan persoalan tersebut sebagai momentum untuk membenahi tata kelola administrasi pendidikan.

Lalu Hadrian menilai setiap proses pengakuan dan penyetaraan ijazah, khususnya dokumen pendidikan yang diperoleh dari luar negeri, harus dilakukan secara cermat, objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Ia juga mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang berkaitan dengan polemik tersebut.

Menurutnya, putusan lembaga peradilan harus dihormati sekaligus dijadikan bahan evaluasi bagi pemerintah dalam memperbaiki sistem administrasi pendidikan.

“Pendidikan merupakan urusan fundamental negara. Oleh karena itu, setiap keputusan administratif yang berkaitan dengan pengakuan dan penyetaraan ijazah harus dilakukan secara cermat, objektif, dan profesional, berpedoman pada dasar hukum yang jelas, prosedur yang transparan, serta mekanisme verifikasi yang akuntabel,” kata Lalu Hadrian dalam keterangannya, Minggu (8/11/2026).

Jangan Sampai Administrasi Menimbulkan Ketidakpastian Hukum

Lalu Hadrian menegaskan, polemik penyetaraan ijazah Gibran semestinya menjadi peringatan bagi pemerintah agar lebih berhati-hati dalam menerbitkan dokumen pengakuan hasil pendidikan.

Menurutnya, setiap keputusan administratif harus memiliki dasar hukum yang jelas serta melalui prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam perkara tersebut, MK melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tertanggal 6 Oktober 2026 menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena berkaitan dengan kedudukan hukum para pemohon. Dalam pertimbangannya, MK juga disebut tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai dokumen pendidikan luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan.

Sementara itu, MA melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026 mengabulkan kasasi yang berkaitan dengan surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut.

“Bagi kami, yang terpenting adalah bagaimana putusan lembaga peradilan ini menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah. Jangan sampai kelemahan dalam tata kelola administrasi pendidikan justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara,” ujarnya.

Aturan Penyetaraan Ijazah Dinilai Perlu Diperjelas

Selain polemik tersebut, Lalu Hadrian juga mendorong pemerintah melakukan pembenahan terhadap regulasi penyetaraan ijazah bagi warga negara Indonesia yang menempuh pendidikan di luar negeri.

Menurutnya, mobilitas masyarakat Indonesia saat ini semakin tinggi. Banyak warga negara Indonesia yang menempuh pendidikan melalui berbagai sistem pendidikan internasional.

Karena itu, negara harus memastikan adanya kepastian hukum ketika lulusan pendidikan luar negeri kembali ke Indonesia dan membutuhkan pengakuan atas hasil pendidikannya.

Ia menilai aturan penyetaraan ijazah perlu mengatur secara lebih jelas mengenai persyaratan dokumen, verifikasi keaslian ijazah, pengakuan terhadap institusi pendidikan luar negeri, penilaian kesetaraan jenjang, hingga kewenangan lembaga yang menerbitkan surat keterangan penyetaraan.

Tidak kalah penting, standar pelayanan, batas waktu penyelesaian, serta mekanisme pengaduan juga perlu diperjelas.

“Jangan sampai masyarakat yang ingin mendapatkan pengakuan atas hasil pendidikannya justru menghadapi ketidakjelasan prosedur atau perbedaan penafsiran dalam proses administrasi,” katanya.

Evaluasi Regulasi yang Sudah Ada

Lalu Hadrian menyebut pemerintah sebenarnya telah memiliki sejumlah regulasi yang mengatur pengakuan dan penyetaraan hasil pendidikan luar negeri.

Untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, terdapat Permendikbudristek Nomor 58 Tahun 2024 tentang Ijazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Sementara untuk penyetaraan ijazah perguruan tinggi luar negeri, sebelumnya diatur melalui Permendikbudristek Nomor 6 Tahun 2022, yang kemudian dicabut dan digantikan dengan Permendikbudristek Nomor 50 Tahun 2024.

Menurut Lalu Hadrian, keberadaan sejumlah regulasi tersebut perlu diikuti dengan evaluasi menyeluruh agar tidak terjadi tumpang tindih maupun celah pengaturan.

“Artinya, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap regulasi yang sudah ada. Kita harus memastikan apakah pengaturan yang tersedia sudah cukup kuat, saling terintegrasi, dan mampu menjawab persoalan di lapangan. Jangan sampai ada celah pengaturan yang pada akhirnya merugikan masyarakat,” tambahnya.

Masuk dalam Revisi UU Sisdiknas

Lebih jauh, Lalu Hadrian menyebut penguatan aturan mengenai penyetaraan ijazah luar negeri perlu menjadi bagian dari pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) yang diinisiasi Komisi X DPR RI.

Menurutnya, pengakuan dan penyetaraan hasil pendidikan luar negeri membutuhkan landasan hukum yang lebih kuat sehingga tidak semata-mata bergantung pada kebijakan administratif kementerian.

Komisi X DPR RI, kata dia, mendorong revisi UU Sisdiknas dapat menghadirkan kerangka hukum yang memberikan kepastian bagi seluruh warga negara, termasuk anak-anak Indonesia yang menempuh pendidikan di luar negeri.

Regulasi yang lebih kuat diharapkan mampu memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh pengakuan atas hasil pendidikannya.

Di sisi lain, negara tetap harus memastikan standar mutu, validitas, dan kredibilitas sistem pendidikan nasional tetap terjaga.

“Prinsipnya, negara harus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sekaligus memastikan proses pengakuan pendidikan dilakukan secara objektif dan akuntabel,” pungkas Lalu Hadrian.