Jimly Asshiddiqie Desak 8 Parpol Segera Sikapi Tuntutan Pemakzulan Gibran

Foto: Ist

JAKARTA, RANAHRIAU.COM- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie meminta delapan partai politik yang memiliki fraksi di DPR RI segera mengambil sikap terkait tuntutan masyarakat yang mendesak proses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pernyataan tersebut disampaikan Jimly setelah menghadiri Aksi Rakyat Bela Indonesia di Lapangan Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta, Minggu (8/11/2026).

Jimly mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) dapat menjadi salah satu pegangan hukum bagi DPR untuk membahas persoalan politik dan konstitusional terkait posisi Gibran.

Menurutnya, polemik tersebut tidak seharusnya dibiarkan berlarut-larut karena dapat berdampak terhadap stabilitas pemerintahan.

“Supaya ada penyelesaian keributan yang nggak habis-habis ini. Nanti mengganggu stabilitas pemerintahan selama tiga tahun,” ujar Jimly, sebagaimana dikutip sejumlah media, Minggu (8/11/2026).

Minta Delapan Partai Bermusyawarah

Jimly secara khusus meminta pimpinan delapan partai politik yang memiliki kursi di DPR untuk duduk bersama dan mengambil keputusan melalui musyawarah.

Ia menilai sikap para pimpinan partai menjadi penting karena proses politik di parlemen sangat bergantung pada keputusan partai-partai yang memiliki fraksi di DPR.

“Terutama adalah pimpinan partai, delapan partai. Kan yang menentukan sekarang ini pimpinan partai,” kata Jimly.

Ia berharap para pimpinan partai dapat segera mengambil keputusan bersama mengenai langkah yang akan ditempuh terhadap polemik tersebut.

“Mudah-mudahan keputusan segera diambil dengan musyawarah. Intinya, apa yang terjadi sekarang ini enggak boleh dibiarkan,” ujarnya.

Pemakzulan Jadi Salah Satu Pilihan

Sebelumnya, dalam program ROSI Kompas TV, Kamis (5/11/2026), Jimly juga menyampaikan bahwa delapan partai di parlemen perlu bermusyawarah untuk menentukan apakah proses pemakzulan Gibran akan dilanjutkan atau tidak.

Jimly mengatakan, apabila seluruh partai sepakat tidak melanjutkan pemakzulan, maka seluruh pihak seharusnya menerima keputusan tersebut dan mendukung pemerintahan hingga akhir masa jabatan.

Sebaliknya, apabila proses pemakzulan dipilih, keputusan tersebut juga harus diambil melalui kesepakatan politik yang matang dengan mempertimbangkan berbagai risiko.

“Yang penting delapan partai ini sepakat dulu, musyawarah baik-baik,” kata Jimly dalam program tersebut.

Desakan Mundur Menguat

Pernyataan Jimly muncul ketika desakan agar Gibran mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden semakin menguat.

Ketua Fraksi PAN MPR RI Syarifuddin Sudding sebelumnya menyatakan Gibran sebaiknya mengundurkan diri secara sukarela. Jika tidak, menurut Sudding, DPR dapat mempertimbangkan langkah politik melalui mekanisme konstitusional.

Desakan serupa juga disampaikan sejumlah politikus, termasuk anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus yang meminta Gibran mundur atau menghadapi proses pemakzulan.

Namun, pernyataan Jimly sendiri lebih tepat dipahami sebagai dorongan agar DPR dan pimpinan partai segera mengambil keputusan mengenai polemik tersebut, termasuk kemungkinan proses pemakzulan, bukan sebagai pernyataan langsung bahwa Gibran harus mengundurkan diri.

Dengan demikian, persoalan posisi Gibran kini tidak hanya menjadi perdebatan publik, tetapi mulai masuk ke ruang pembahasan politik dan konstitusional di parlemen.